rumah dinas DPR
Rumah dinas anggota DPR-RI yang berlokasi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Usulan mengganti fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi uang tunjangan, sedang dipertimbangkan pemerintah

Menurut Anggota DPR Fraksi Gerindra Adre Rosiade, usulan itu merupakan wacana lama karena DPR ingin melakukan efisiensi.

“Mengenai rencana rumah dinas diganti tunjangan, wacana ini sudah berkembang beberapa tahun lalu,” katanya, Sabtu (21/08).

Dia menjelaskan, pembahasan mengenai perubahan rumah dinas menjadi uang tunjangan dimulai pimpinan DPR periode 2019-2024. Setelah itu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mulai menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Jika diganti uang tunjangan, maka rencananya aset rumah dinas DPR bakal dikembalikan ke negara melalui Kemenkeu.

Selanjutnya pemerintahlah yang memutuskan akan digunakan untuk apa aset rumah dinas DPR tersebut.

“Aset itu akan dikembalikan ke Kemenkeu. Tentu berpulang kepada pemerintah itu akan digunakan seperti apa,” ujarnya.

Namun, kata Andre, sampai saat ini belum ada keputusan final apa pun menyangkut wacana tersebut.

“Semua masih dalam tahap pembicaraan antara BURT dan Kemenkeu,” jelasnya.

Tetapi Andre menegaskan usulan itu muncul karena DPR ingin melakukan efisiensi.

Menurut Andre, DPR ingin membantu pemerintah agar pengeluaran belanja pemerintah lebih efisien. Apalagi saat ini negara sedang menghadapi masalah wabah Covid-19.

“Itulah intinya rencana perubahan rumah dinas menjadi tunjangan. Tujuannya untuk melakukan cost efficiency,” paparnya. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya