Presiden Jokowi Soal Perpanjangan PPKM
SAMPAIKAN KETERANGAN: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali 31 Agustus hingga 6 September. FOTO: dok BPMI

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali, 31 Agustus hingga 6 September.

“Untuk itu pemerintah memutuskan (perpanjangan PPKM, red) mulai tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2021,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/8).

Jokowi menuturkan, Solo Raya dan Malang Raya kini menerapkan PPKM level 3. Selain itu untuk wilayah aglomerasi yang menerapkan PPKM level 3 adalah Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya.

“Untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3 yakni Malang Raya dan Solo Raya sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang raya, Solo Raya,” katanya.

Jokowi menuturkan untuk Semarang Raya juga sudah berhasil turun dalam penerapan PPKM menjadi level 2. “Sehingga secara keseluruhan di Jawa dan Bali ada perkembangan yang cukup baik,” ungkapnya.

Kendati demikian, Jokowi bersyukur ada penurunan angka penularan Covid-19 setelah pemerintah menerapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali. “Alhamdulillah atas kerja keras seluruh pihak dan ridho Allah SWT dalam satu minggu terakhir ini sudah terjadi tren perbaikan situasi Covid-19,” ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, tingkat positivity rate juga sudah mengalami penurunan. Kemudian tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit (RS) atau bed occupantion rate (BOR) secara nasional juga terus menurun. “Tingkat positivity rate terus menurun dalam 7 hari terakhir. Tingkat keterisian RS untuk kasus Covid-19 sembakin baik, rata-rata BOR nasional sudah berada di sekitar 27 persen,” katanya.

Jokowi menuturkan atas penerapan PPKM di Pulau Jawa-Bali sudah semakin membaik. Kata dia, level 4 dari 51 kab/kota menjadi 25 kab/kota. Kemudian Level 3 dari 67 kab/kota menjadi 76 kab/kota. Selanjutnya Level 2 dari 10 kab/kota menjadi 27 kab/kota. Kemudian untuk wilayah di luar Jawa-Bali juga terjadi perbaikan level 4 dari 7 provinsi menjadi 4 provinsi. Level 4 dari 104 kab/kota menjadi 85 kab/kota. “Lalu level 3 dari 234 kab/kota menjadi 232 kab/kota, level 2 dari 48 kab/kota menjadi 68 kab/kota, kemudian level 1 dari tidak ada kab/kota menjadi 1 kab/kota,” ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, hasil evaluasi juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah menunjukkan hal cukup baik. “Untuk pemerintah akan melakukan penyesuaian yang akan dijelaskan lebih rinci oleh menko dan menteri-menteri terkait nanti,” tuturnya.

Tingkat Kesembuhan Depok 15 Kali Lipat

Terpisah, Walikota Depok, Mohammad Idris mengaku, Kota Depok masih pada PPKM level 3, dengan tingkat konfirmasi aktif 2.000 orang. Selain itu, tingkat kesembuhan sudah 15 kali lipat seperti yang sebelumnya. Serta terdapat yang positif ada 36, dan 100 orang sembuh.

“Tingkat kesembuhan 15 kali lipat seperti kemarin, positif 36 orang. Yang sembuh kira-kira 100 orang lebih,” terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana menyebutkan, pemerintah bersama masyarakat mampu menurunkan angka positif harian di Kota Depok sebesar 1,94 persen atau sebanyak 573 kasus.

“Harian kasus alhamdulilah menurun sesuai data yang dimiliki Satgas. Pastinya ini berkat semangat masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya,” ujar Dadang.

Bahkan, semangat juga terlihat dari para pasien yang menjalani kesembuhan, ada 971 pasien yang mengalami kesembuhan, nyaris mencapai angka 100 persen. Upaya ini, kata Dadang tentunya berkat dari jangkauan vaksinasi yang terus dilakukan untuk membentuk suatu Herd Immunity di Kota Depok. Sehingga pemerintah bersama pihak TNI, Polri, Brimob, sampai pihak lainnya terus melakukan vaksinasi bagi masyarakat Depok. (cr1/jpc/**)

 

Jurnalis: Ivanna Yustiani

Editor: M. Agung HR