uiiii bongkar
TUNJUKAN : Tim kuasa hukum Kemenag dan UIII, Misrad Setiadji (kanan) dan pengacara Kemenag Ibnu Anwarudin (kiri) menunjukan bukti kalau sudah siap mengosongkan lahan milik UIII, Rabu (18/8). FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Pemilik 141 bidang lahan di tanah Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kecamatan Cimanggis Kota Depok harus siap-siap angkat kaki. Rabu (18/8), Kementerian Agama (Kemenag) memastikan sudah mulai menilai berapa dana kerohiman yang harus dikeluarkan, melalui  kantor jasa penilaian publik (KJPP). Proses pelaksanaan penilaian akan berlangsung hingga 10 hari kedepan.

Kuasa Hukum Kemenag dan UIII, Misrad Setiadji mengatakan, dalam proses penilaian itu warga yang nama-namanya sudah tercatat dan mendapatkan SK dari Gubernur Jawa Barat, memang sudah menunggu untuk segera dinilai, agar segera mendapatkan uang kerohiman.

Adapun prosesnya yakni dengan melakukan penilaian lahan dari KJPP untuk mereka-mereka yang menempati lahan, dan dianggap memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018.

“Setelah proses itu nanti akan diberikan uang kerohiman setelah mendapatkan surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat jumlah, dan siapa saja yang berhak mendapatkan uang,” katanya kepada Harian Radar Depok, Rabu (18/8).

Baca Juga  Mural 10.000 Meter Mulai dari Depok

Misrad menambahkan, nantinya kepada mereka yang sudah mendapatkan uang, agar segera mengosongkan lahan. Sementara bagi mereka yang tidak mendapatkan uang kerohiman karena tidak memenuhi syarat akan ditertibkan, dan penertiban itu akan dimulai sekitar November 2021. “Karena November itu sudah harus selesai dan kosong untuk penertiban tahap kedua,” tegasnya.

Misrad mengatakan, pada tahap satu ada sekira 66 Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapat uang kerohiman dengan luas total sekira 46 hektar. Sedangkan pada tahap kedua ada sekira 30 hektar dengan total sekira 141 bidan lahan. “Kebanayakan lahan kosong. Kalaupun ada bangunan, bangunan semi permanen,” katanya.

Namun berdasarkan laporan yang diterima, jumlah uang santunan masing-masing KK berbeda-beda. Ada yang hanya mendapat Rp3 juta-an, tapi ada juga dengan nilai tertinggi mencapai Rp1,4 miliar.

Baca Juga  Budidaya Ikan Lele, P2WKSS Kota Depok Siap Dinilai

“Ada yang dapat Rp413 juta, ada cuma Rp3 juta ada yang Rp1,4 miliar. Itu pertama dinilai jumlah pohon, ada pohon jatinya ada pohon sengonnya. Kalau bangunan rata-rata tidak permanen, jadi relatif kecil. Kalau tanahnya kosong paling hanya biaya kebersihan saja,” kata Misrad.

Sementara, pengacara dari Kementerian Agama RI, Ibnu Anwarudin mengungkapkan, beberapa waktu lalu sempat mencuat adanya upaya perlawanan hukum dari sejumlah penghuni lahan garapan tersebut.

Namun saat ini, dipastikan pada proses pembangunan proyek UIII tahap dua tidak ada lagi persoalan. Mereka kan sempat menggugat di PTN Bandung, Nomor 137 Tahun 2019, itu sudah diputus sudah ditolak. “Kemudian mereka banding dengan Nomor Banding 191, Tahun 2020 ditolak juga, dan baru saja kasasi Nomor 54 ditolak juga. Jadi artinya sudah inkrah, sudah selesai ya,” jelasnya.

Ibnu menegaskan, mereka kalah karena tidak dapat membuktikan alas hak atas kepemilikan lahan tersebut. Maka untuk proses selanjutnya adalah bakal dilakukan pembebasan sebanyak 141 bidang. “Jadi ini bukan ganti rugi tapi santunan atau kerohiman,” tegasnya.

Baca Juga  Kegiatan Keagamaan di Masjid Baitul Quran, Kota Depok Sebulan Sekali Digelar, Undang Lurah Tugu dan Camat Cimanggis

Dia menjelaskan, keputusan itu diatur presiden dengan dasar tanah negara yang akan dibangun sebagai proyek strategis nasional, seperti kampus UIII, maka akan diberikan santunan bagi mereka yang memenuhi syarat. Salah satunya bagi mereka yang tinggal lebih dari sepuluh tahun, menguasai secara terus menerus dan memanfaatkan dengan itikad baik.

“Maksudnya itu mereka sadar kalau ini tanah negara, mereka tidak menguasai atau berupaya untuk mengambil alih dari negara,” sambungnya.

Ibnu menambahkan, jika yang bersangkutan bersikeras mencoba mengambil alih dari negara, namun tidak mempunyai legalitas untuk tinggal di situ. Maka gugur kewajiban pemerintah untuk memberikan santunan.(daf/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah 

Editor : Fahmi Akbar