jokowi vaksin untuk anak
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

RADARDEPOK.COM – Pelaku usaha, warga dan pemerintah Kota Depok patut berbangga hati. Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) Jabodetabek turun di Level 3. Sejumlah pelonggaran akan diberlakukan pemerintah sedari 24-30 Agustus 2021 mendatang.

“Wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya dan beberapa wilayah kota dan kabupaten lainnya sudah bisa berada di level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021,” kata Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube “Sekretariat Presiden”, Senin (23/8).

Sebelumnya pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-25 Juli 2021, selanjutnya diberlakukan PPKM level 1-4 pada 26 Juli – 9 Agustus 2021. Wilayah Jabodebatek sejak 26 Juli hingga 16 Agustus 2021 masih berada di PPKM level 4.

“Pemerintah memutuskan mulai 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3,” ungkap Presiden.

Alasan pemerintah, menurut Presiden Jokowi adalah sejak titik puncak kasus pada 15 Juli 2021, kasus konfimasi positif terus menurun. “Sekarang ini sudah turun sebesar 78 persen angka kesembuhan secara konssiten juga lebih tinggi dibanding penambahan kasus konfirmasi positif selama beberapa minggu terakhir,” tambah Presiden.

Hal tersebut pun berkontribusi secara signfikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur (BOR) nasional yang saat ini berada di angka 33 persen.

Presiden Jokowi merinci di wilayah Pulau Jawa dan Bali kabupaten dan kota yang ada di level 4 PPKM berkurang dari 67 kabupaten/kota menjadi 51 kabupaten/kota; level 3 dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota; dan level 2 dari 2 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

Sementara untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali juga ada perkembangan yang membaik tapi tetap harus waspada. Rinciannya ada 104 kabupaten/kota yang masih di level 4, berkurang dari 132 kabupaten/kota, di level 3 dari 215 kabupaten/kota berkurang menjadi 234 kabupaten/kota dan di level 2 dari 39 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengaku, kendati sudah turun level, Kota Depok masih menunggu Instruksi Mendagri (Inmendagri). Dari aturan tersebut baru akan dibuat Keputusan Walikota (Kepwal). “Dari Inmendagri itu baru dibuat turunan mana yang dilarang mana yang dibolehkan,” singkatnya.

Menanggapi adanya turun level, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pada level 3 PPKM di Depok sudah sesuai dengan transmisinya atau dapat dibilang jumlah per-100 ribu kasus populasi perminggunya.

“Kalau sudah level tiga, berarti Depok kasusnya sudah 50-100 ribu perminggu. Kalau sudah turun level berarti memang sudah sesuai dan ada pembatasan kegiatan,” ujarnya kepada Harian Radar Depok, Senim (24/8).

Dia mengungkapkan, Kota Depok belum kencapai 50 persen untuk vaksinasi pada masyarakat. Selain itu, dia meminta untuk kepada semua toko dan restoran untuk memasang pelindung atau protokol kesehatan yang ketat. “Untuk vaksinasi tahap pertama dan kedua, Depok belum mencapai 50 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, meskipun transmisi sudah menurun, untuk selanjutnya akan tetap diadakan PPKM dengan syarat hanya diturunkan pemberlakuan level pada masing-masing kota. “Dengan adanya pembebasan sosial yang terbatas, misalnya kerja hanya boleh 25 persen tetap dengan mematuhi prokes,” tuturnya.

Terpisah, Ketua UMKM Kota Depok, Indra Rusliawan mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM masih memberi dampak untuk UMKM terutama pendapatannya. Walaupun saat ini sudah masuk level tiga. Dia  menyarankan kepada para UMKM untuk mencari peluang sampingan yang menjaminkan.

“Meskipun sudah turun level, teman-teman para pelaku UMKM tetap mencari peluang usaha seperti contohnya membuat dapur umum bagi yang isoman atau mencoba berjualan online,” ujarnya kepada Radar Depok (24/8).

Dia menjelaskan, penurunan pendapatan sekitar 40 sampai 50 persen. Namun, dia tetap optimis dengan para pelaku UMKM untuk bangkit kembali. Ditambah saat ini Pemerintah Kota Depok membuka kegiatan seperti para ASN diharuskan membeli produk UMKM, demi membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi saat ini.

“Terkait ini Kami bersyukur, Pemkot Depok sangat mensuport dengan adanya Perintah pak Walikota bagi ASN di haruskan membeli produk umkm serta adanya bansos buat UMKM,” tegasnya.

Dia berharap, kegiatan UMKM dan Bazar diadakan lagi, walaupun harus prokes yang ketat. Selain itu, dirinya ingin semangat dan kreativitas umkm harus tetap tumbuh. Dia berharap kegiatan UMKM diadakan lagi, walaupun harus dengan prokes yang ketat “Minimal ditiap kecamatan diadakan kegiatan-kegiatan UMKM yang bekerjasama dengan RT atau RW diwilayahnya masing-masing,” tandasnya. (cr1/rd)

Jurnalis : Ivanna Yustiani

Editor : Fahmi Akbar