boks halaman 1 trans
EKSPRESI: Pendamping Komunitas Transpuan Warna Sehati Kota Depok, Audi Manaf tengah berswafoto di kediamannya, Selasa (10/8). FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Sulitnya para transgender perempuan (Transpuan) mendapatkan hak berupa dokumen administrasi kependudukan (adminduk), kini kian berkurang. Tansgender (Transpuan) di Indonesia sudah tak lagi resah, dan dapat menikmati kemudahan membuat Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan mekanisme yang lebih sederhana. Seperti di Kota Depok Jawa Barat.

Laporan: Daffa Andarifka Syaifullah, Kota Depok

Audi Manaf, salah satu transpuan yang tinggal di Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok ini berbusana serba merah. Menaiki anak tangga kemudian melintasi lorong sebuah gedung berkelir biru dua lantai, sampai akhirnya masuk ke dalam kontrakan. “Aku aslinya dari Lampung, lalu pada 2003 pindah ke Depok,” ucap Audi dengan syahdu.

Dia telah lama hidup berdampingan bersama masyarakat. Tumpukan koper silver tebal berisi peralatan rias disertai lampu ring putih, kini terpaksa tergeletak begitu saja. Maklum, kondisi pandemi ini, membuat usaha make-upnya merosot.

Tak hanya Audi, sekitar 80 transpuan lainnya juga menggantungkan nasibnya di Kota Depok dan terbagi ke beberapa wilayah. Hadirnya Komunitas Transpuan bernama Warna Sehati, sejak 2017 menjadi wadah mereka hidup dalam kota metropolitan.

“Kami berangkat dari prinsip senasib sepenanggungan. Inisiatornya itu saya, dan pernah waktu itu mendata teman-teman ada sekitar 80 transpuan. Nah hidupnya mereka juga berkelompok ada di Citayam, di belakang Stasiun Depok Baru, dan lainnya,” terang dia.

Transgender di Indonesia, sebetulnya memiliki permasalahan yang sama. Sulitnya ketetapan birokrasi seperti surat pindah, dokumen pendukung, dan lain-lain tak bisa dipenuhi akibat perubahan ekspresi gender yang telah berubah. Apalagi, pengurus lingkungan dan oknum pemangku jabatan di wilayah tertentu, acapkali melakukan diskriminasi verbal maupun visual.

“Permasalahannya klasik, mereka ada konflik dengan keluarga karena ekspresi gendernya, lalu diusir. Ada yang lari dari rumah para usia muda, belum cukup umur untuk memiliki KTP. Ketika diperantauan sakit, kami sebagai pendamping ini kesulitan untuk mengakses kesehatan,” bebernya.

Beragam Komunitas Transgender tahun demi tahun sudah aktif mengadvokasi kepemilikan kartu identitas bagi transgender, bahkan sejak 2013 silam. Hingga akhirnya, 2021 menjadi titik terang perjuangan mereka.

Audi bersama Anggun (pendiri Yayasan Inklusi Trans Perempuan atau Intan), dan Hartoyo dari Komunitas Suara Kita mulai mencari jejaring menuju Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan.

“Kami memulai dengan membuka koneksi ke pihak terkait, dan akhirnya kami mendapatkan kontak Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pak Zudan. Kemudian dari situ mulai intens berkomunikasi melalui whatsapp (WA), disampaikanlah permasalahan transgender rentan tak memiliki e-KTP karena permasalahan itu,” terangnya.

Dari situ, perwakilan pegiat transgender diundang ke kantor Direktorat Jenderal Dukcapil di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 25 April 2021. Dalam melakukan audiensi bersama para pemangku kebijakan. Mereka harus merogoh kocek pribadi untuk melaksanakan pemeriksaan swab antigen, dan membayar transportasi online untuk bisa kesana.

“Mereka menyambut baik, stafnya ramah. Disitu Kemendagri berkomitmen untuk memangkas birokrasi pembuatan e-KTP bagi transpuan. Lalu di audiensi kedua dan ketiga itu secara online via zoom dihadiri Kepala Disdukcapil se Jawa Barat dan Banten kalau gak salah,” kata Audi kelahiran 1982 ini.

boks 2 halman utama
BERBINCANG: Anggun, Audi, dan Hartoyo saat melakukan Pertemuan dalam mengadvokasi pembuatan e-KTP untuk transgender, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (25/4). IST

Para pegiat tentu dapat sedikit bernapas lega, pemangkasan birokrasi itu berbentuk penghapusan syarat-syarat yang merepotkan, seperti surat pindah dan keterangan dari RT. Bahkan, para transpuan yang sama sekali tak memiliki identitas cukup melaporkan nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, serta nama mereka saat lahir. Hartoyo dari Suara Kita membuat link guna mendata kawan-kawan transgender. Audi turut andil dalam pendataan di Kota Depok.

“Kami menentukan kapan dimulai, karena puasa kepotong lebaran, akhirnya kami sepakat 2 Juni 2021 dimulainya perekaman untuk transgender secara nasional yang berlokasi di Disdukcapil Tangerang Selatan. Sebelumnya kami melakukan pendataan para transgender ini secara nasional,” bebernya.

Beberapa waktu lalu, Audi turut mendampingi Kiki dan Vanessa untuk melakukan perekaman e-KTP di Disdukcapil Kota Depok. Sampai sekarang, sudah ada empat transpuan di Kota Depok yang sudah memiliki e-KTP.

“Bahkan yang satu orang itu umurnya 59 tahun baru punya KTP (e-KTP). Harapannya pemerintah lebih peduli, jangan ada diskriminasi dan stigma. Ini kan masalah kemanusiaan, apalagi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi,” bebernya.

Meski dalam pembuatan e-KTP para transpuan diharuskan mengisi kolom nama dan jenis kelamin sesuai dengan kelahiran mereka. Audi terus berupaya menyosialisasikan kepada transpuan lainnya di Kota Depok untuk mengisi link pendataan.

“Bagi sebagian besar teman-teman, mungkin mempunyai e-KTP bukan suatu hal keharusan karena mereka hidupnya di jalanan. Yang penting bisa makan, bayar sewa rumah dan lain-lain. Tapi ketika sakit, tidak punya eKTP itu kan jadi susah,” tutupnya. (daf/rd)

Editor : Fahmi Akbar