obat picu inflamasi
Ilustrasi

Wawan Kurniawan, Statistisi di Direktorat Statistik Harga BPS

RADARDEPOK.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat inflasi gabungan Jawa Barat pada bulan Juli 2021 sebesar 0,11 persen (month to month). Inflasi gabungan Jawa Barat merupakan gabungan dari tujuh kota, yang meliputi Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Inflasi dipicu oleh beberapa komoditas yang dominan mengalami kenaikan harga, salah satunya obat dengan resep. Sembilan komoditas dominan lainnya adalah tomat, bawang merah, cabai rawit, rokok kretek filter, sawi putih, pepaya, minyak goreng, tahu mentah, dan daun bawang.

Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok kesehatan merupakan salah satu kelompok yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu 0,29 persen (month to month).Kelompok ini juga mengalami inflasi tahun ke tahun (year on year)Juli 2021tertinggi sebesar 2,49 persen. Inflasi pada kelompok kesehatan terutama dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas yang termasuk dalam subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan.Subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,74 persen.Sayangnya, tidak diketahui secara rinci jenis obat-obatan dan produk kesehatan apa saja yg mengalami kenaikan harga. Hal ini terkait dengan adanyakode etik di BPS yang tidak memperbolehkan menyebutkan merek suatu komoditas kepada publik. BPS hanya boleh menyebutkan jenis komoditasnya saja. Salah satu jenis komoditas yang dipantau harganya oleh BPS adalah obat dengan resep.

Yang menjadi pertanyaan, apakah obat-obatan yang digunakan sebagai terapi Covid-19 menjadi salah satu pemicu inflasi bulan Juli 2021? Seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Juli 2021 yang lalu kasus positif Covid-19 mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Menurut keterangan beberapa ahli, hal ini terjadi karena adanya varian baru dari Covid-19, yaitu varian delta. Varian ini memiliki daya papar yang cukup tinggi. Karena ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit terbatas, masyarakat yang terpapar Covid-19 dengan gejala ringan dan sedang dianjurkan melakukan isolasi mandiri di rumah.

Karena lonjakan kasus Covid-19 tersebut, permintaan obat-obatan juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Namun, tingginya permintaan tidak selaras dengan ketersediaan obat-obatan di pasaran, khususnya obat-obatan yang digunakan sebagai terapi Covid-19. Seandainya ada pun, penjual obat mematok harga tinggi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/4826/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi Covid-19. Sebagai contoh, obat terapi Covid-19 Oseltamivir 75 mg (kapsul) dijual di salah satu marketplace dengan harga Rp.39.500 per kapsul atau Rp.395.000 per strip isi 10 kapsul. Padahal HET yang ditetapkan adalah Rp.26.000 per kapsul atau Rp.260.000 per strip isi 10 kapsul.

Kelangkaan obat-obatan, terutama obat-obatan yang digunakan sebagai terapi Covid-19, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, melainkan juga Presiden Joko Widodo dalam sidaknya ke beberapa apotek mendapati adanya kelangkaan obat-obatan. Hal ini semakin membuat masyarakat cemas. Seorang Presiden saja tidak bisa mendapatkan obat-obatan yang dicari, bagaimana dengan masyarakat biasa. Sayangnya, kelangkaan ini dimanfaatkan oleh beberapa penjual obat untuk mencari keuntungan lebih dengan menaikan harga di atas HET.

Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu melakukan beberapa langkah cepat. Pertama,memastikan kecukupan produksi obat-obatan yang dibutuhkan selama pandemidan memantau distribusinya secara baik. Kedua,melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membentuk tim bersama yang ditugaskan memantau dan memastikan apotek atau penjual obat menjual obat-obatan tidak melebihi HET. Ketiga, program obat gratis bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri perlu diperluas cakupannya tidak hanya di pulau Jawa dan Bali.(rd)

Editor : Fahmi Akbar