januari tatap muka belajar
BELAJAR DARING: Sejumlah anak sekolah melakukan belajar daring dengan memanfaatkan wifi yang diberikan secara gratis di Aula RW06, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos. FOTO : DOK.RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Gong pembelajaran tata muka (PTM) kembali terdengar keras. Kendati usulan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, belum ada jawaban dari pemerintah pusat. PTM bisa digelar dengan sejumlah ketentuan saat pemberlakukan pembatsan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. Syaratnya hanya satu, orang tua mengizinkan belajar tatap muka.

Kepada Harian Radar Depok, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi memastikan, PPKM Kecamatan yang diajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, agar PTM dapat terlaksana. Tetap sepenuhnya keputusan ada pada orang tua murid.

“Itu memang sedang direncanakan. Jika kebijakan peraturan soal peraturan PPKM diberikan kepada pemerintah daerah,  jadi dapat mengetahui lokasinya sendiri,” kata Dedi kepada Radar Depok, Kamis (12/8).

Menurutnya, ada beberapa catatan meski sekolah melangsungkan PTM atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pertama, setiap sekolah harus memfasilitasi setiap siswa dalam melangsungkan PTM maupun PJJ, yang dicairkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dan bantuan lainnya, baik untuk siswa maupun sekolah.

“Itu wajib dilakukan sekolah, bantu siswa, baik sekolah yang lakukan PJJ atau PTM. Bisa bantuan melalui kuota jika langsungkan PJJ, kalau PTM pastikan fasilitas kesehatan prokes,” terangnya.

Kedua, lanjutnya, bahwa setiap daerah maupun kota harus patuh dan mengikuti jika provinsi melakukan kebijakan PPKM yang sesuai dengan daerahnya masing-masing, agar perbandingan bisa sesuai atau Apple to Apple.

Misalnya, tidak bisa di samakan jika satu kecamatan jumlahnya yang berbeda, lalu sebaran kasusnya berbeda. Tapi di pukul rata dengan kebijakan PPKM tingkat kota, hal ini yang tidak sesuai atau tepat.

“Jika ada kasus, anak yang rumah dan sekolahnya berbeda kecamatan. Ini kita sedang persiapkan, menggunakan konsep blendering atau kombinasi, misalnya bisa dilakukan PJJ bagi anak tersebut,” jelasnya saat dikonfirmasi.

Selanjutnya, ketiga, jika dalam suatu waktu sekolah tersebut lokasi kecamatannya menjadi tinggi penyebarannya, tentu dapat dilakukan pemberhentian PTM. Hingga batas waktu yang ditentukan pemerintah kota. “Sekolah juga dipersilahkan jika ingin mengadakan di ruang terbuka, tapi tetap dengan prokes dan memperhatikan lingkungan sekitar,” ungkap mantan Pjs Walikota Depok ini.

Dedi membeberkan, jika sekolah melangsungkan PTM. Dalam satu kelas diisi sebanyak 12 hingga 18 siswa, dengan tiga kali pertemuan. Dia mengakui, ada beberapa mata pelajaran yang sulit untuk dilakukan secara online, misalnya, teknik perhitungan matematika, rumus fisika maupun kimia, hingga praktek SMK.

“Bagi tenaga pengajar tidak ada yang disiapkan, selain mengatur waktu agar anak-anak dapat setiap materi pembelajaran, baik lewat PJJ maupun PTM,” tutur Dedi.

Menimpali hal ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti sependapat dengan usulan tersebut. Dia menyatakan ini sebagai sebuah usulan yang menarik dalam persepektif penyelenggara pendidikan.

Mungkin ini penyikapan atas semakin banyaknya masukan dari siswa atau orang tua murid, tentang kebutuhan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Sebab dalam situasi pandemi ini, PJJ memang membutuhkan daya dukung yang luar biasa. Baik dari sarana prasarana (Sapras) maupun peran orang tua dan keluarga.

“Pastinya usulan tersebut tadi sudah dalam kajian yang mendalam untuk kemungkinan implementasinya. Termasuk tentang validitas data yang menunjukkan mereka ada di level 1 dan 2. Dan sistem prokesnya juga memadai untuk membuat stabil situasi,” ucapnya.

Intinya, lanjut Farida, secara kaidah siswa harus terlindungi agar tidak terpapar Covid-19. Terutama masalah hak hidup, hak tumbuh kembang dan hak sehat harus dipenuhi. Setelah itu, kemudian hak pendidikannya.

“Kita harus berpikir jangka panjang. Namun, tidak menutup jika ada gagasan-gagasan terbaik bagi kebutuhan efektivitas pendidikan anak dalam situasi seperti ini,” katanya.

Menurutnya, alternatif keputusan yang akan diambil ini sudah berbasis kajian ilmiah dan dilaksanakan dengan proses yangg profesional, baik hal taktis hingga teknis.  Tentunya PTM sangat spesifik, bukan PTM yang dalam  kondisi normal.

Perlu diketahui, setelah lebih dari satu tahun anak-anak melakukan PJJ, banyak keluh kesah yang dirasakan para orang tua. Kini, dengan kasus yang mulai melandai dan akan direncanakan diberlakukan PTM  orang tua siswa sangat setuju. Seperti Ryanti yang anaknya kini duduk di bangku kelas 2 SDN Mekarjaya 15. Dia menilai PJJ kurang efektif dan kurang menyerap pembelajaran. Bahkan, anaknya bisa dikatakan belum lancar dalam membaca tulis.

“Saat PJJ anak lebih banyak bermainnya dibandingkan fokus mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Serta mereka tidak saling mengenal dengan teman-temannya,” ujarnya.

Baginya, orang tua juga memiliki keterbatasan dalam mengajari anak-anaknya. “Saya si sangat setuju jika memang kasus menurun dan segera dilakukan PTM,” ujarnya.

Sementara, salah satu wali murid di SMPN 20 Depok, Nadia Pratiwi mengaku, setuju jika dilakukan PTM. Karena dia yang bekerja dan tidak selalu bisa mendampingi anaknya ketika PJJ.

“Saya pribadi setuju, karena yang pertama untuk membelajaran anak SMP agak sulit, sehingga kami para orang tua juga kesulitan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Ditambah lagi bagi ibu-ibu yang kerja,” terangnya.

Dia menyebut, sekolah PTM saja tidak semua anak-anak bisa menangkap pembelajaran dengan cepat, apalagi secara daring yang anaknya tidak terfokus pada pembelajaran yang diberikan.

Begitu juga dengan salah satu wali murid SMAN 6 Depok, Neneng yang sepakat jika PTM kembali dilaksanakan. “Bagi keluarga seperti kami ini, dalam pemenuhan kuota juga sangat berdampak dalam PJJ. Belum lagi, kami sebagai orang tua tidak bisa membantu pelajaran anak, karena memang pendidikan saya juga yang terbatas,” jelasnya.

Menurut Neneng, jika memang kondisi sudah membaik maka tidak ada salahnya untuk dilakukan PTM. Ini jiga agar anak-anak tidak merasa jenuh dan kembali bertemu dengan teman-temannya. (tul/arn/rd)

Jurnalis : Lutviatul Fauziah, Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar