uiii tahap 2
NILAI : Tim Penertiban Lahan dan KJPP sedang menilai lahan milik UIII yang dihuni warga di Komplek UIII Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jumat (20/8). ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM – Di hari ketiga proses penilaian lahan pembangunan Komplek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berlangsung lancar. Warga yang sebelumnya menggarap lahan Barang Milik Negara (BMN), atas nama Kementerian Agama RI tersebut dengan sukarela dihitung asetnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), kemarin (20/8). Setelah beres dihitung nantinya akan dikonfersi dalam bentuk uang kerohiman.

Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan UIII, H Syafrizal mengaku, kelancaran proses penilaian pada penertiban lahan UIII tahap II ini, tak lain hasil dari kerja keras Tim Penertiban Lahan yang diisi berbagai perangkat. Diantaranya TNI, Polri, Satpol PP Kota Depok, Kuasa Hukum Kementerian Agama, tim dari Kemenag RI, UIII dan Tim KJPP yang bertugas melaksanakan penilaian.

“Kami dari UIII, Kementerian Agama dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merasa sangat bersyukur dan berterimakasih kepada tim, baik dari Polres, Kodim, Lawyer, dan Tim Satpol PP,” ujar Syafrizal di lokasi pembangunan Kampus UIII Depok, kepada Harian Radar Depok, Jumat (20/8).

Lebih lanjut, Mantan Kepala Biro Umum Kementerian Agama RI ini menuturkan, hingga memasuki hari ketiga. Pihaknya belum menjumpai kendala yang berarti dalam mendampingi KJPP untuk turun langusng ke bidang tanah yang masih dikuasa warga. Kendati demikian, Tim Penertiban Lahan Pembangunan Kampus UIII, tetap mempersiapkan berbagai skema. Demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan berpotensi menghambat jalannya penilaian sebelum nantinya melakukan eksekusi penertiban.

H Syafrizal
Kepala PPK Pembangunan UIII, H Syafrizal

“Waktu diadakan pembebasan lahan (Tahap I) resistensinya luar biasa besar, sebagian warga saat itu menolak untuk penghitungan lahan, sebagian lagi setuju. Dan sebagian lagi ada yang memprovokasi warga agar menolak untuk dinilai asetnya. Maka, beberbekal informasi dari polres yang turut melakukan pengamanan maka tadi kami melakukan rapat koordinasi,” tuturnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, terang Syafrizal, diantaranya membahas tentang potensi resistensi pada wilayah-wilayah yang masuk dalam target penilaian beberapa hari kedepan. Pihaknya, juga merumuskan perubahan strategi untuk menghadapi segala kondisi di lapangan. Dan meyakinkan para petugas yang mengawal Tim KJPP di lapangan bahwa proses Penertiban Lahan UIII tahap II ini berkedudukan hukum tinggi. Yakni, Perpres 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional. Dalam peroses penilaian hingga penertiban nanti, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama para aparat yang bertugas mengedepankan keakuratan data, akuntabilitas dan memenuhi rasa keadilan.

“Kita ini dasar hukumnya kuat, dari segi pemberian kerohiman itu dilindungi Perpres 62 Tahun 2018, yang memberikan kerohiman dengan 4 komponen, pertama untuk mengganti biaya pembongkaran atau tumbuhan disana, kedua adalah beiaya transportasi keluar, ketiga mengganti biaya untuk mengontrak satu tahun di luar, dan keempat juga bagaimana kalau dia kehilangan pekerjaan. Nah empat komponen ini yang dihitung oleh KJPP secara netral, bukan Kementerian Agama, bukan pula lembaga dibawah Pemerintah Kota Depok, tapi KJPP yang mempunyai lisensi Kementerian Keuangan,” tegassnya.

Sebagai informasi, tahap penilaian pada Penertiban Lahan UIII Tahap II ini, telah berlangsung sejak Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Hari pertama 16 bidang lahan telah rampung dilakukan penilaian, hari kedua 16 bidang, dan hari ketiga 11 bidang. Sehingga telah rampung 43 bidang yang telah dinilai dengan mulus dan lancar dan  dan selama 10 hari kerja KJPP akan menilai total sebanyak 141 bidang sesuai SK tim terpadu yg diketuai Sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat.

Pantuan Harian Radar Depok, Kementerian Agama bersama Tim Penertiban Lahan UIII Tahap II turun langsung ke lapangan mendampingi KJPP dalam melakukan penilaian. Penilaian dilakukan dengan menyisir bidang-bidang lahan yang masuk dalam list disaksikan pihak yang mengaku telah menggarap lahan tersebut minimal 10 tahun. Penilaian dilakukan dengan Protokol Kesehatan Covid-19 yang ketat.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Kemenag dan UIII, Misrad Setiadji mengatakan, dalam proses penilaian itu warga yang nama-namanya sudah tercatat dan mendapatkan SK dari Gubernur Jawa Barat, memang sudah menunggu untuk segera dinilai, agar segera mendapatkan uang kerohiman.

Adapun prosesnya yakni dengan melakukan penilaian lahan dari KJPP untuk mereka-mereka yang menempati lahan, dan dianggap memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018.

“Setelah proses itu nanti akan diberikan uang kerohiman setelah mendapatkan surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat jumlah, dan siapa saja yang berhak mendapatkan uang,” katanya kepada Harian Radar Depok, Rabu (18/8).

Misrad menambahkan, nantinya kepada mereka yang sudah mendapatkan uang, agar segera mengosongkan lahan. Sementara bagi mereka yang tidak mendapatkan uang kerohiman karena tidak memenuhi syarat akan ditertibkan, dan penertiban itu akan dimulai sekitar November 2021. “Karena November itu sudah harus selesai dan kosong untuk penertiban tahap kedua,” tegasnya.

Misrad mengatakan, pada tahap satu ada sekira 66 Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapat uang kerohiman dengan luas total sekira 46 hektar. Sedangkan pada tahap kedua ada sekira 30 hektar dengan total sekira 141 bidan lahan. “Kebanayakan lahan kosong. Kalaupun ada bangunan, bangunan semi permanen,” katanya.

Namun berdasarkan laporan yang diterima, jumlah uang santunan masing-masing KK berbeda-beda. Ada yang hanya mendapat Rp3 juta-an, tapi ada juga dengan nilai tertinggi mencapai Rp1,4 miliar.

“Ada yang dapat Rp413 juta, ada cuma Rp3 juta ada yang Rp1,4 miliar. Itu pertama dinilai jumlah pohon, ada pohon jatinya ada pohon sengonnya. Kalau bangunan rata-rata tidak permanen, jadi relatif kecil. Kalau tanahnya kosong paling hanya biaya kebersihan saja,” kata Misrad.(rd)

Editor : Fahmi Akbar