pelayanan Pln
TINGKATKAN PELAYANAN : Petugas PLN ketika melakukan pengecekan llmeteran listrik sekaligus sosialisasikan PLN Mobile pada pelanggan. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Perusahaan Listrik Nasional (PLN) mengimbau, pengguna listrik untuk melakukan pembayaran diawal bulan demi kenyamanan pemakaian. Meskipun, dalam aturannya batas waktu pembayaran listrik pascabayar jatuh pada tanggal 20 setiap bulannya.

“Meskipun dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), telah diatur bahwa batas waktu untuk pembayaran rekening listrik pascabayar adalah tanggal 20 setiap bulannya, namun kami mengimbau pelanggan untuk melakukan pembayaran di awal bulan,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi. 

Agung menjelaskan, PLN melakukan perhitungan tagihan listrik menggunakan hasil pencatatan dan pengecekan fisik petugas PLN terhadap angka kWh meter yang terpasang di rumah pelanggan pascabayar. 

Meski demikian, sebut Agung, pelanggan juga bisa melakukan catat meter mandiri melalui, aplikasi PLN Mobile pada tanggal 24-27 setiap bulannya.

“Sekarang pelanggan bisa melaporkan langsung angka penggunaan listrik di kWh meternya melalui aplikasi PLN Mobile, selain lebih mudah, pelanggan juga bisa langsung mendapatkan estimasi tagihan listriknya,” jelasnya.

Selain PLN Mobile, dia memaparkan, pembayaran tagihan listrik juga dapat dilakukan melalui, bank yang bekerja sama dengan PLN, baik lewat internet banking maupun SMS banking atau melalui marketplace, Kantor Pos maupun gerai minimarket.

Keuntungnya, kata Agung, PLN akan menyampaikan pemberitahuan melalui, aplikasi PLN Mobile jika Tagihan Rekening Listrik sudah terbit dan mengingatkan agar pelanggan segera melakukan pembayaran.

Menurutnya, ada beberapa konsekuensi sesuai ketentuan SPJBTL untuk Pelanggan yang telat melakukan pembayaran akibat, kelalaian sendiri.

Pertama, jika melewati batas waktu pembayaran yaitu tanggal 20, maka PLN berhak untuk melakukan pemutusan sementara.

Kedua, jika 60 hari sejak dilakukan pemutusan sementara pelanggan belum melunasi tagihannya, maka PLN berhak melakukan pembongkaran rampung.

Ketiga, apabila setelah dilakukan pembongkaran rampung, pelanggan menginginkan sambungan listrik kembali maka pelanggan tetap harus melunasi tunggakannya dan diperlakukan sebagai permintaan sambungan baru.

Sementara, Agung menerangkan, terkait adanya insiden serta perbuatan tidak menyenangkan dari pelanggan yang memiliki tunggakan terhadap petugas PLN di Medan, PLN berharap agar masalah ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

“Petugas PLN yang datang ke rumah pelanggan beriktikad baik untuk memberikan surat penagihan kepada pelanggan untuk tagihan Rekening listrik Juli 2021 yang  merupakan  penggunaan listrik  pada  Juni 2021,” terangnya.

Sedangkan,  Plt Manager Komunikasi PLN UIW Sumut, Yasmir Lukman menjelaskan, PLN dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap pelanggan, senantiasa mengedepankan sikap profesional dan kepatuhan terhadap prosedur serta aturan.

“PLN juga menyesalkan adanya kejadian ini dan mendukung sikap petugas yang taat aturan dan menempuh mekanisme hukum yang berlaku,” ungkap Yasmir Lukman. 

Kronologisnya, ungkap Lukman, pada Kamis 29 Juli 2021 Pukul 15.02 WIB di Jalan Halat, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kota Medan, ada seorang pria yang belum diketahui identitasnya ini mendadak emosi ketika petugas hendak menyampaikan tagihan atas nama Mhd Reza Sitio. 

“Pelanggan tersebut tercatat memiliki tunggakan rekening listrik bulan Juli 2021. Saat petugas menyampaikan tagihan piutang pelanggan sebesar Rp 719.749 disertai denda keterlambatan sebesar Rp 75.000 sesuai ketentuan yang berlaku, pria tersebut berkeberatan. Pria tersebut bahkan menyampaikan penghinaan, pelemparan batu, memukul kaca mobil, bahkan meludahi petugas,” ungkapnya.

Atas kejadian ini, dia menandaskan, Petugas PLN UP3 Medan bernama Ayu Miranda yang merupakan korban dalam kejadian ini bersama 3 rekan tim akhirnya melaporkan perbuatan tidak menyenangkan ini ke Polsek Medan Kota  dan diharapkan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (rd/arn)

 

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Pebri Mulya