bansos dari jakarta
Ilustrasi

RADARDEPOK.COM – Habis Beji terbitlah dimana-mana. Bantuan Sosial (Bansos) memang mengiurkan, tapi atas dalil apapun itu tidak dibolehkan. Kali ini, dijuluk donasi terjadi di RT1/10 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, RT3/19 Kelurahan Tapos dan RT1/3 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos. Potonganya pun variasi dari Rp100-Rp400 ribu.

Warga RT1/10 Kelurahan Curug, yang diancam, Dodi Rohendi mengatakan, sudah tiga kali dia mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah, dan mengambil langsung ke Kantor Pos. Setelah menerima haknya, dia diminta berkontribusi menyumbangkan uang.

“Bansos pertama dapet Rp300 ribu, diberitahukan RT untuk menyumbang, dia bilang seikhlasnya tapi yang lain aja Rp50 ribu untuk masjid. Sesudah itu saya dapat lagi tahap selanjutnya Rp600 ribu, lalu tanpa pemberitahuan, diminta sumbangan Rp400 ribu,” ujarnya kepada Harian Radar Depok, Minggu (1/8).

Dira mengaku, tidak ada pemberitahuan di awal dari pengurus lingkungan setempat terkait pemotongan bansos. Khususnya pada bantuan yang diterimanya sebesar Rp600 ribu. Merasa potongannya terlalu besar, dia menolak memberikan sumbangsihnya.

“Saya gak ngasih, ngerasa terlalu besar. Pas ambil surat undangan bansos, RT bilang duitnya yang Rp600 ribu nanti kasih ke RT Rp400 ribu buat ngasih ke yang belum dapat,” bebernya.

Lantaran tiga kali berturu-turut tak mau dipotong, lanjut Dodi, Ketua RT mengancam akan mempersulit keperluannya, termasuk dalam mengurusi BST dari pemerintah. Dodi juga sempat menunjukkan hasil rekaman percakapan dia dengan Ketua RT setempat yang menantang agar melaporkan kejadian tersebut ke Kemensos.

“Saya sampe dibilang gamau urusin apa-apa lagi sama pak RT kalau gamau dipotong. Hidup aja sendiri gak usah berwarga, bulan depan kalau dapat (BST) ambil sendiri urusin sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua RT1/10 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Rohadi menjelaskan, masyarakat yang mendapatkan BST memang menyumbangkan kepada dia. Alasannya, guna meringankan beban warga tak mendapat bantuan. “Secara lisan disampaikan ke masyarakat. Ada yang ngasi Rp100-200 ribu. Kalaupun nggak, gak jadi masalah,” ucapnya.

Dia mengaku, Bansos yang turun pertama kali yakni Rp300 ribu, dan selanjutnya bansos Rp600 ribu. “Yang Rp300 ribu itu saya ga potong, maksudnya infaqin. Kalau Rp600 ribu itu wajar lah. 14 warga yang menyumbang, terkumpul Rp2,8 juta, satu warga Rp200 ribu,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Ketua RW10 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Nurdin menuturkan, untuk mengakomodir warga yang tidak menerima BST, pihaknya membuat kebijakan secara lisan. Yang disepakati pengurus lingkungan beserta tokoh masyarakat.

Nurdin menegaskan, tidak ada yang namanya pemotongan bansos. Hanya sebatas berbagi dan berinfaq saja serta sifatnya imbauan secara lisan.

“Kami berkoordinasi dan disepakati RT dan tokoh masyarakat. Bagi yang mendapat bansos, mereka ambil sendiri ke kantor pos dan diimbau untuk berbagi kepada yang belum dapat, dikumpulkan melalui RT lalu didistribusikan,” tuturnya.

Terpisah, Camat Cimanggis, Abdur Rahman menjelaskan, pihaknya sering kali mengadakan sosialisasi kepada pengurus lingkungan agar tidak mengutip dana bansos sepeserpun. Tentu saja, dirinya merasa kecewa atas kejadian itu. “Saya merasa kecewa. Karena walaupun sudah diimbau tetapi masih ada saja RT/RW yang melakukan hal demikian,” katanya.

Menurut camat, tidak ada koordinasi antara PT Pos Indonesia selaku penyalur bantuan dengan aparatur di wilayah, jadi miss. “Kita gak tau jadwal pendistribusian. Jadi bagaimana mau mengontrol kalau gak ada jadwal dan koordinasi,” bebernya.

Sementara, hal serupa juga terjadi di RT3/19 Kelurahan/Kecamatan Tapos. Masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dimintai uang Rp150 ribu setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Warga penerima Bansos, Sandi menerangkan, sehari sebelum pemberian bantuan, ada staf RT yang membagikan undangan, dan menyampaikan secara lisan bahwa nanti setelah diberikan dikenakan Rp150.000 per KPM.

“Ada sekitar 54 KPM yang menerima bantuan, dan alasan pemotongan itu Rp100.000 untuk warga yang tidak dapat dan Rp50.000 untuk kegiatan kemerdekaan,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, Senin (2/8).

Sebut Sandi, hal ini bukanlah pertama kali terjadi di lingkungan RT3/19 Tapos. Dia menyebutkan, setiap bantuan sosial yang turun baik uang tunai ataupun sembako selalu ada pemotongan dari pihak lingkungan. “Kali ini mereka mencoba bermain rapih sepertinya, jadi pemotongan tidak dilakukan dilokasi, tetapi saat warga sudah terima bantuan bisa mengantar uang tersebut ke staf RT,” tuturnya.

Namun, menurut penuturan Sandi, ketua lingkungan tersebut beralasan bahwa itu warga sendiri yang mengantar ke rumah. Sehingga sifatnya suka rela dan tidak ada paksaan apapun.

Sementara, Lurah Tapos Tri Sutanto mengaku, baru mengetahui informasi ini dari rekan-rekan media, dan langsung dilakukan kroscek kepada ketua lingkungan yang bersangkutan. “Dengan alasan apapun sebenarnya ini tidak dibenarkan, kami juga selalu memberikan himbauan kepada para ketua lingkungan untuk tidak membuat kebijakan diluar yang sudah ada,” terangnya.

Tri mengatakan, padahal bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pihaknya memberikan paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Setelah saya menerima informasi dan langsung saya cek, ternyata menurut penuturan Ketua RT seluruhnya sudah dikembalikan,” terangnya.

Ketua RT 3/19 Ahmad mengatakan, memang sebelumnya ada pungutan secara sukarela untuk membantu masyarakat yang lain. Tetapi kini permasalahannya sudah diselesaikan.

“Seluruhnya ada 54 KPM yang menerima bantuan. Dan kami sudah kembalikan, dan bisa dicek langsung ke warga. Sehingga, permasalahan ini sudah selesai,” bebernya.

Pemotongan juga terjadi di RT1/3 Kelurahan Jatijajar. “Potonganya sebesar Rp100 ribu. Kabarnya potongan dikumpulin buat nanti batuan yang seandainya ada yang positif Covid-19 dan Isoman”, ungkap Adit warga Jatijajar.

Dia mengatakan, warga justru mengetahui kalau dana dari potongan bansos tidak langsung dimanfaatkan warga lainya. Karena setelah diselidik yang Isoman justru sama sekali tidak dapat bantuan. “Malah warga diminta patungan lagi buat bantu yang Isoman. Jadi sempat rame komentar di grup whatapps warga soal potongan dana bansos itu” kata Adit.

Dia melanjutkan, kalau dananya sempat mau dikembalikan juga dari RT, karena mulai ramai jadi bahasan lantaran sebelumnya juga warga belum pernah merasa pernah ada musyawarah soal potongan dana bansos. “Jadi dikasih tahunya pas mau terima bansos”, ujar Adit.

Sementara itu, Ketua RW3 Jatijajar, Endarto mengaku, belum tahu kalau telah terjadi pemotongan dana bansos di wilayahnya.

“Sejauh ini tidak ada kejadian itu (pemotongan dana bansos). Saya belum tahu dan justru baru dapat info ini”, ujarnya.

Endarto menyebutkan untuk di wilayah RW3 ada sebanyak 300 lebih warga yang tercatat sebagai penerima bansos. Namun, dia masih belum tahu soal adanya pemotongan dana bansos tersebut.

“Nanti saya akan langsung coba cek di lapangan soal kebenaran informasi itu karena memang belum tahu kalau terjadi pemotongan dana bansos”, tutupnya.(daf/tul/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah, Lutviatul Fauziah 

Editor : Fahmi Akbar