Kadinkes Aplikasi PeduliLindungi
Kepala BKPSDM Kota Depok, Novarita.

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penggunaan aplikasi PeduliLindungi masih ditemukan kendala di lapangan. Salah satunya tidak bisa mengakses untuk men-download sertifikat vaksinasi. Padahal aplikasi tersebut sangat penting, karena sebagai syarat pengunjung atau karyawan masuk Mal.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita menyatakan bahwa memang ada beberapa kesalahan yang terjadi, sehingga sertifikat vaksin tidak bisa diakses pada aplikasi pedulilindungi.

“Biasanya karena ada kesalahan input, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ataupun identitas lainnya, sehingga tidak bisa diakses,” ucap Novarita kepada Radar Depok, Kamis (19/8).

Novarita menyebut, karena memang saat ini sertifikat vaksin menjadi sebuah kebutuhan. Maka itu, masyarakat bisa melaporkan kepada Dinas Kesehatan, jika ada masalah yang diakibatkan oleh kesalahan input.

“Masyarakat bisa melapor langsung ke Dinkes, dengan membawa bukti vaksin, dan identitas untuk disesuaikan,” tegas Novarita.

Novarita menuturkan, hingga saat ini memang sudah ada masyarakat yang melapor langsung ke Dinkes, tetapi baru satu dua orang saja. “Setelah kami cocokan, memang benar ada kekeliruan. Namun, langsung kembali diakses,” ujar Novarita.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Depok, Sutikno Pariyoto menuturkan, ketika mal dibuka setelah adanya PPKM memang pengunjung belum meningkat.

“Pengunjung masih relatif sedikit, sampai saat ini belum signifikan jumlah pengunjungnya,” terang Sutikno kepada Radar Depok.

Menurutnya, pihak mal juga telah mengantisipasi jika terjadi lonjakan pengunjung. “Saat ini pengunjung masih kami batasi hanya 10 persen dari kapasitas biasanya. Dan jika sudah melebihi kapasitas maka harus stop pengunjung, dan tidak boleh masuk lagi,” tegasnya.

Terpisah, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menjelaskan, sebenarnya jika wilayah masih Level 4 mal belum bisa dibuka. Tetapi memang ada pengecualian, yaitu ekonomi harus tetap hidup.

“Seharusnya tidak hanya vaksin yang menjadi syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Stand para pedagang juga diharuskan memakai tabir mika, kaca ataupun plastik, sehingga pedagang dan pembeli tidak berhadapan langsung,” ungkapnya.

Menurutnya, pembeli juga tidak boleh memegang ataupun mencoba barang yang dijual. Sebagai upaya meminimalisir penyebaran Covid-19. Menurutnya, di Indonesia ini tingkat tesnya masih kurang, harusnya 1 kasus 100 tracing, begitupula dengan vaksin. Seperti vaksin di RSUI yang diikuti dari berbagai wilayah, tetapi masuk dalam data vaksin Kota Depok.

“Bisa jadi Depok masih sedikit, tetapi karna di berbagai rumah sakit ataupun Polsek melakukan vaksin untuk masyarakat umum, dan datanya masuk dalam vaksin Kota Depok,” jelasnya.

Tri menilai pemerintah kurang serius menghadapi pandemi ini, karena dari segi pencegahan dan penanganan dianggap masih kurang. “Menurut saya, pemerintah Indonesia tidak mau keluar dari Covid-19, politiknya saja yang pergerakannya kencang. Tetapi, dalam penanganan Covid-19 masih kurang,” pungkasnya. (rd/tul)

 

Jurnalis: Lutviatul Fauziah

Editor: M. Agung HR