menhub vaksinasi depok
TINJAU : Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi didampingi Walikota Depok, Mohammad Idris, Kepala BPTJ Polana B Pramesti, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, serta Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusuf saat menyambangi pelaksanaan Vaksinasi di Terminal Jatijajar, Rabu (11/08). FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi memonitor pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos. Sebagai salah satu penyangga Ibukota Jakarta, Depok perlu meningkatkan capaian vaksinasi.

Budi Karya Sumadi mengatakan, sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, percepatan vaksinasi harus terus ditingkatkan, khususnya di daerah penyangga ibukota. Saat ini, warga DKI Jakarta yang telah divaksin sebanyak 80 persen.

“Jadi di penyangga Jakarta harus kita tingkatkan (vaksinasi) itu perintahnya Presiden, jadi kita lakukan itu. Karena Jakarta sudah mendekati 80 persen, tinggal penyangga Jakarta ini harus kita tingkatkan agar level PPKM di wilayah Jabodetabek bisa meningkat lebih baik,” ungkapnya kepada Radar Depok, Rabu (11/08).

Dia turut mengapresiasi sinergitas lintas sektor di wilayah Kota Depok yang telah melakukan percepatan vaksinasi. Meskipun ditemukan perbedaan data.

“Di Depok sudah mendekati 27 persen (vaksinasi). Masih ada rekonsiliasi data,” bebernya.

Adapun, sebagai bentuk komitmen Pemerintah bersama lembaga dalam percepatan vaksinasi, lanjut Budi, pihaknya telah memberikan vaksin Covid-19 kepada 200 ribu masyarakat di seluruh indonesia dalam membentuk herd immunity.

“Semua Kementerian atau lembaga (K/L) melakukan intensifikasi vaksinasi. Kemenhub sudah melaksanakannya, bersinergi dengan TNI, Polri dengan pemerintah daerah dan lembaga lain. Setiap minggu kami lakukan di setiap lokasi, di seluruh Indonesia. Paling tidak Kemenhub turut andil supaya proses dari vaksinasi ini berjalan dengan baik,” terangnya.

Sementara itu, Walikota Depok, Mohammad Idris menuturkan, pihaknya turut mendata agar jangan sampai ada warga yang berpindah-pindah antar wilayah saat melakukan vaksinasi. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi juga sebagai bukti kolaborasi aktif antara kementerian dan lembaga.

“Makanya aglomerasi ini harus segera selesaikan termasuk pendataan ini harus konkret, harus jelas. Sehingga jangan sampai misalnya ada warga Jakarta yang vaksinnya di Depok, vaksin dosis pertama, ketika pulang ke Jakarta dia minta vaksin di Jakarta dosis dua,” tandasnya. (rd/daf)

 

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Pebri Mulya