lipsus lagi
KIRI DAN KANAN : Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto dan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing. ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM – Mudah dalam membuat aplikasi atau situs Pinjaman Online (Pinjol). Tidak bisa dipungkiri kini pinjol kian menjamur. Bahkan, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menangani 3.365 entitas pinjaman online ilegal, sejak 2018 hingga Juli 2021.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing menerangkan, OJK melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin dari OJK. Sedangkan, terhadap pelaku pinjaman online ilegal ditangani oleh Satgas Waspada Investasi untuk diberantas.

Berbagai upaya telah dilakukan Satgas Waspada Investasi dalam memberantas pinjaman online ilegal, diantaranya pencegahan dan penanganan. Untuk pencegahan, pihaknya memberi edukasi kepada masyarakat luas melalui kegiatan sosialisasi, pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah, kuliah umum, menjadi narasumber dalam kegiatan webinar, dan wawancara dengan media.

“Selain itu, juga kami lakukan penyebaran SMS “Waspada Pinjol Ilegal” melalui 7 operator periode 11 hingga 14 Juli 2021. Serta kerja sama dengan Google mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, Sabtu (11/9).

Terhitung sejak 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK. Penanganan, pihaknya juga telah mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat melalui Siaran Pers. Cyber patrol dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Repulik Indonesia.

“Kami juga melakukan pemutusan akses keuangan berupa larangan kerjasama dengan Bank atau Perusahaan Transfer Dana untuk pinjaman online ilegal. Serta penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan penegakan hukum,” tuturnya.

Tongam menyebut, sesuai data yang ada, sejak  2018 hingga Juli 2021, Satgas Waspada Investasi telah menangani 3.365 entitas pinjaman online ilegal. Tetapi kini, tidak diketahui secara pasti jumlah pinjaman online ilegal yang masih ada di Indonesia, karena kemudahan membuat aplikasi atau situs dan sering berganti nama.

“Namun, untuk jumlah Perusahaan Peer to Peer Lending terdaftar atau berizin di OJK sebanyak 116 penyelenggara. Dengan rincian, 77 penyelenggara sudah memiliki izin usaha dan 39 penyelenggara terdaftar. Dan Perusahaan P2P Lending Syariah (full Syariah) tercatat ada 9 penyelenggara, di mana 4 perusahaan sudah berizin dan 5 perusahaan terdaftar,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto menyebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berupaya melindungi masyarakat dari  kegiatan penyelenggaraan jasa pinjaman online ilegal. Menteri Kominfo pun telah melakukan langkah-langkah komprehensif yaitu pemutusan akses atas peer-to-peer lending fintech ilegal dan edukasi literasi digital.  “Artinya, terkait maraknya pinjaman online ilegal ini sudah menjadi perhatian OJK dan Kementerian Kominfo serta pihak kepolisian tentunya,” sebut Manto.

Masyarakat pun wajib mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK bila ada tawaran via media sosial. Menurut informasi dari Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Sejauh ini, ada 73 fintech sudah masuk daftar. Apabila nama fintech tidak ada dalam daftar OJK, maka lebih baik beralih ke yang sudah terdaftar.

Bahkan, sejak 2018 Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses kepada 3.856 platform fintech tanpa izin, termasuk penyelenggara peer-to-peer lending fintech tanpa izin sesuai hasil koordinasi bersama OJK.(tul/rd)

Jurnalis : Lutviatul Fauziah

Editor : Fahmi Akbar