penertiban KTR
TERJARING KTR : Petugas Satpol PP saat menjaring sebuah retail yang kedapatan melamggara Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, di Kecamatan Sukmajaya. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kurun satu bulan terakhir, Satpol PP Kota Depok fokus menegakan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tercatat, ada 54 retail yang terjaring di berbagai wilayah.

“Sebagian ada yang kena denda administrasi dan sebagian masih dalam tahap peneguran,” terang Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufiqurakhman kepada Radar Depok, Minggu (26/9).

Dirinya menegaskan, penegakan ini berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2104 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tujuannya, membuat generasi penerus Kota Depok lebih baik dan terhindar dari bahaya rokok.

Lebih lanjut, terang dia, dari 54 retail yang terjaring, 45 diantaranya ada di Sukmajaya. 15 retail masih dalam tahap surat teguran dan pengawasan.

“Iya sebanyak 9 retail dikenakan denda administratif sebesar Rp50 juta sesuai dengn peraturan yang ada karena sudah 2 minggu kita awasi dan telah ditegur, itu ada Kecamatan Beji Nanti denda tersebut akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok,” jelasnya saat dikonfirmasi.

Tak berhenti sampai disana. Beberapa waktu lalu di Kecamatan Sukmajaya ada 9 retail yang terjaring karena menjajakan iklan rokok secara terbuka dan menempatkan display rokok dekat dengan produk anak di bawah umur, misalnya susu, pampers, hingga makanan.

Namun disampaikan Taufik, seluruh retail di Sukmajaya masih dalam tahap surat peneguran karena pengelola retail kooperatif menaati seluruh peraturan. Tapi pengawasan ketat dilakukan selama 14 hari ke depan.

“Kami berharap jangan ada yang di denda. Semua saling dukung menegakan KTR ini. Karena tujuannya untuk kepentingan bersama, terutama anak di bawah umur,” katanya.

Ditambahkan Taufik, bentuk upaya nyata dalam memerangi rokok serta mencegah anak di bawah umur mengkonsumi rokok, salah satunya melibatkan retail untuk memasang iklan rokok sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Perda.

Ada tahapan dalam menegakan Perda KTR. Pertama laporan yang masuk akan ditindak lanjuti melalui tegursan. Kedua, dilakukan pemantauan secara ketat selama 14 hari ke depan, dan tahapan terakhir menjatuhkan denda jika retail membandel karena telah melalui tahapan pertama dan kedua.

“Sesuai peraturan, denda administratif bagi retail yang melanggar 50 juta dan bagi perorangan yang merokok di area yang di larang sebesar Rp 1 juta,” beber Taufik.

Tak hanya denda, hukuman kurungan juga akan diberikan kepada pelaku yang melanggar KTR, untuk retail kurungan selama 6 bulan dan bagi perorangan selama 3 hari.

Ditekankan, seluruh retail yang telah mengetahui Perda KTR untuk kooperatif dan disiplin dalam menegakan peraturan ini. Dengan begitu, telah membantu pemerintah dalam menjaga kesehatan generasi penerus.

Kami memberikan peringatan keras pada retail yang terjaring, jika kedapatan melakukan pelanggaran kembali, tentu akan disanksi denda administratif,” tandasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro