rapat paripurna perubahan
ANGGARAN BERUBAH : Walikota Depok Mohammad Idris saat menyampaikan anggaran perubahan tahun 2021 Kota Depok saat Sidang Paripurna, Selasa (21/9). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok bersama DPRD Kota Depok mengesahakan Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD perubahan Kota Depok Tahun Anggaran (TA) 2021, dalam Sidang Paripurna, Selasa (21/9).

Walikota Depok, Mohammad Idris menerangkan, TA 2021 telah berjalan selama lebih dari satu semester. Pada pelaksanaannya, pemerintah dihadapkan pada permasalahan pandemi Covid-19.

Kondisi ini, lanjut dia, menyebabkan terjadinya perubahan terhadap asumsi awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA), berupa penyesuaian atas proyeksi pendapatan daerah serta perubahan alokasi belanja daerah sebagai konsekuensi dari refocusing dan realokasi untuk penanganan korona.

Serta penyesuaian pembiayaan daerah sesuai dengan hasil audit atas laporan keuangan Pemkot Depok TA 2020 tahun anggaran 2020. Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap perumusan kebijakan tersebut,” katanya.

Diungkapkannya, pandemimemiliki dampak sangat luas di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Secara umum berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kondisi kerentanan sosial. Menyebabkan ketahanan keluarga dan masyarakat mengalami penurunan.

Selain dampak sosial, lanjut Idris, juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak dan retribusi berbagai permasalahan tersebut, yang tentunya memerlukan strategi yang tepat dan kerjasama seluruh stakeholder untuk bersama mencari solusi yang membawa kebaikan untuk seluruh warga Kota Depok.

“Perubahan APBD ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak pandemi covid 19 dengan tetap mempertahankan proses vaksinasi untuk masyarakat,” harapnya.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini secara umum tetap dimanfaatkan untuk membiayai proritas pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021, seperti peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pemenuhan sanitasi sebagai dasar

penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, bentuk implementasi dan pengendalian tata ruang sebagai daya saing dan ketahanan ekonomi, penurunan angka pengangguran, percepatan penurunan stunting, peningkatan peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa, penanganan lansia, anak terlantar dan disabilitas,

“Tak hanya itu, kualitas sumber daya manusia transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan atau Smart garmen,” beber Idris.

Adapun uraian program kegiatan dari masing-masing prioritas program tahun anggaran 2021. Satu, pos anggaran pendapatan daerah yang diusulkan sebesar Rp3,3 triliun yang mengalami kenaikan sebesar Rp339,13 miliar dari pendapatan APBD TA 2021 atau naik 11,37 persen.

Kedua, pos anggaran belanja daerah kebutuhan pos anggaran belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diusulkan sebesar Rp3,77 triliun, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 5,86 persen dari anggaran belanja pada APBD murni tahun anggaran 2021.

Idris menjelaskan, belanja daerah ini meliputi belanja operasi sebesar Rp2,81 triliun belanja modal sebesar Rp885,83 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp79,17 miliar. Lalu, ketiga, pos anggaran pembiayaan pada perubahan APBD tahun 2021 terjadi defisit anggaran sebesar Rp457,13 miliar.

Selanjutnya, pos yang ke empat Rp 457,13 miliar devisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 457,13 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa

“Semua telah disampaikan terkait penyampaian sebagai pengantar nota keuangan dan Rancangan peraturan daerah perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021, silakan Banggar bersama TAPD untuk mencermati,” tandas Idris seraya menutup perubahan APBD 2021. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro