BPUM UMKM Depok
KEMBALI DIBUKA: Ilustrasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kelurahan Kalimulya tengah berswafoto di sela-sela berdagang, beberapa waktu lalu. FOTO: DAFFA SYAIFULLAH/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pendaftaran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kembali dibuka sampai 10 September 2021. Masyarakat Kota Depok yang mau mendapat insentif tersebut bisa mendaftarkan diri melalui daring.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohammad Fitriawan menjelaskan, kembali membuka kesempatan bagi para pelaku usaha mikro dalam membantu kebutuhan di masa Pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan adanya surat dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI.

“Dalam surat tersebut, Dinas di Kabupaten/Kota dapat mengusulkan lagi calon penerima BPUM,” ujarnya kepada Radar Depok, Selasa (7/9).

Fitriawan menyebut, pihaknya telah menyampaikan informasi melalui sosial media DKUM Kota Depok. Mulai dari persyaratan pendaftaran, kriteria, sampai file yang harus di unggah.

“Untuk pendaftarannya dibuka sampai 10 September 2021 pukul 12.00 WIB. Warga bisa mengisi data sesuai kondisi sebenernya melalui link http://bit.ly/bpumdepok2021,” bebernya.

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon pendaftar antara lain, Warga Negara Indonesia (WNI), memiiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri,  pegawai BUMN atau BUMD. Untuk kriterianya sendiri, adalah pelaku usaha yang tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR dan belum pernah menerima bantuan BPUM sebelumnya.

Sementara berkas yang harus di unggah yakni KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK),  Nomor Induk Berusaha (NIB), foto diri sedang melakukan kegiatan usaha dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Selanjutnya, berkas itu diserahkan ke kantor DKUM Kota Depok yang berlokasi di Gedung Dibaleka II, lantai 7, atau ke kantor kelurahan setempat.

“Kuota pendaftar tidak dibatasi. Penetapan penerima BPUM ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, DKUM Kota Depok hanya sebagai pengusul BPUM,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fitriawan menyebut, setelah data pendaftar terhimpun, pihaknya akan mengusulkan ke Kemenkop UKM melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (Dinas KUK Jabar). Dilanjutkan dengan proses validasi data oleh Kemenkop dan UKM.

“Usai validasi data, adalah proses penetapan penerima bantuan. Bisa di cek pada link e-form BRI, Tiap pelaku usaha akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta,” tandasnya. (rd/daf)

 

Jurnalis: Daffa Syaifullah

Editor: M. Agung HR