hentikan bantuan tri rismaharini
Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300 ribu kepada warga terdampak pandemi Covid-19 terhitung sejak September 2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, sedari awal pihaknya hanya merencanakan program BST selama empat bulan, yakni Januari-April 2021. Ditujukannya untuk membantu masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adanya PPKM darurat dan gerak masyarakat yang terbatas, membuat Program BST pun lalu dilanjutkan selama dua bulan yaitu Mei-Juni.

Risma menegaskan, penyaluran BST hanya disebabkan jika terjadi kegawatdaruratan di masa pandemi virus Korona (Covid-19).

“Sudah, saya enggak berani. Itu emang BST penyalurannya disebabkan untuk pandemi,” terang RismaSelasa (21/9/2021).

Pada masa perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sudah tidak ada lagi wilayah yang menerapkan level 4.

Tak hanya itu, PPKM kali ini pun lebih diperlonggar sehingga kegiatan perekonomian bisa berjalan lebih leluasa.

BST merupakan bansos yang dikeluarkan Kementerian Sosial dalam masa PPKM darurat. Besaran BST senilai Rp300 ribu yang disalurkan melalui PT Pos ke penerima bantuan.

Total, sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat BST Covid-19. Kemensos juga memberikan bansos PPKM berupa beras untuk warga terdampak Covid-19 di Jawa-Bali pada periode Juni-Agustus 2021.

Kini, bansos Kemensos kembali pada dua program reguler yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Risma memaparkan, strategi Kemensos mengakselerasi penanganan kemiskinan, bertumpu pada dua pilar utama yakni meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran.

Risma menyatakan, peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan “mesin kedua” perekonomian, dan pelakunya bisa ibu atau bapak di dalam rumah tangga.

“Untuk menghidupkan ‘mesin kedua’ bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” kata Risma.

Risma menjelaskan, pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan.

“Di sini pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (sembako) dan kesehatan serta pendidikan,” kata Risma.

Demi meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan dan pengemis dengan dunia kerja, melalui peningkatan kewirausahaan sosial.

Untuk mengurangi biaya sekolah serta perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita,” terang Risma.

Di samping PKH, Program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Kedua bansos memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya