paripurna pembacaan fraksi
PERUBAHAN ANGGARAN : Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum terkait perubahan anggaran Kota Depok, dalam Sidang Paripurna, Rabu (22/9). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Usai pemkot Depok mengajukan nominal anggaran perubahan. Sejumlah catatan pun diberikan oleh DPRD Kota Depok, saat Sidang Paripurna agenda pandangan umum setiap fraksi, Rabu (22/9).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Indriani memandang, belum maksimalnya fungsi APBD dalam menyejahterakan masyarakat Depok.

Hal ini dilihat dari beberapa aspek. Misalnya, masih ada program yang tidak tepat sasaran, kelambanan atau gagalnya eksekusi program di lapangan, dan pendataan warga miskin (DTKS) yang masih dinilai lambat dalam mendapatkan program pemerintahan pusat. “Tentu masih ada catatan lainnya,” terangnya.

Catatan selanjutnya diutarakan Anggota Fraksi Gerindra, Priyanti Susilawati. Dia menekankan kepada Pemerintah Kota Depok untuk lebih konkret dalam melakukan perubahan anggaran. Dengan memperhatikan beberapa hal, yakni, meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan insentif dan dukungan UMKM, melakukan tindakan penanganan pandemi yang lebih efektif dan agresif, serta meningkatkan efektifitas dari pembangunan kota.

Kami meminta Walikota Depok memberikan keleluasaan kepada dinas untuk melakukan inovasi di setiap sektor, dimana dinas bukan hanya mengadalkan anggaran APBD. Bisa melibatkan pihak ketiga. CSR,” tegas wakil rakyat dari Cipayung ini.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS, Khairullah menilai, perubahan APBD tahun 2021 semester 1, terjadi karena adanya konsideran, Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD murni. Kedua, keadaan-keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Keadaan yang menyebabkan Silpa harus digunakan dalam tahun berjalan. Keempat, keadaan darurat, dan kelima, keadaan luar biasa,” tukasnya.

Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono, menyambut baik terhadap pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Depok. Semua pandangan tersebut merupakan masukan yang sangat berharga sebagai evaluasi atas Rancangan Perubahan APBD TA 2021.

Masukan yang diberikan sangat berguna untuk proses evaluasi dan perbaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang pada Perubahan APBD Kota Depok tahun 2021,” jelasnya.

Selain itu, ungkapnya, Pemkot Depok menyampaikan beberapa tanggapan terhadap pandangan fraksi yang sudah disampaikan. Di antaranya, terkait penurunan pendapatan pajak daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi langsung dari penerapan PPKM yang mulai diberlakukan Juli kemarin.

Kemudian, ucap Imam, terkait penggunaan alokasi belanja tidak terduga dapat disampaikan hingga kini tidak hanya digunakan untuk penanganan Covid-19 dan bencana alam. Namun, juga untuk pembayaran santunan kematian dan bantuan sosial tidak terencana untuk warga terdampak bencana alam.

Juga terkait kebijakan penanggulangan dampak Covid-19, Pemkot Depok telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal. Termasuk dilaksanakan di puskesmas, kecamatan, lingkungan RW,” jelas IBH, sapaannya.

“Serta membantu operasional pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Kodim 0508/Depok dan Polres Metro Depok,” katanya.

Dalam hal ini, ia akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan. Untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan perangkat daerah Kota Depok.

Semoga dengan usulan yang disampaikan dapat menjadi evaluasi bersama untuk meningkatkan pembangunan di Kota Depok,” pungkasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro