jalan margonda
SAMBUT GANJIL GENAP: Suasana arus lalu lintas di Jalan Margonda Depok sebelum diberlakukannya Ganjil Genap. FOTO : DANA / RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Alih-alih penerapan Ganjil Genap (gage) Kota Depok yang dicanangkan Oktober mulai diberlaku uji coba, harus diundur. Hal ini disebabkan masih perlu pengkajian melalui studi banding.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestro Depok, AKBP Andi M. Indra Waspada mengatakan uji coba penerapan gage di Kota Depok memang awalnya direncanakan pada awal bulan Oktober 2021. Namun, sejumlah persiapan masih perlu dilakukan.

“Intinya sampai sekarang belum ada kejelasan pasti berkaitan gage karena memang itu perlu ada pengkajian. Memang tadinya direncanakan di awal bulan (Oktober 2021),” ujarnya kepada Radar Depok, Jumat (24/9).

Perwira jebolan Akpol 2003 ini menyebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan studi banding ke Polda Metro Jaya. Kemudian, bersama stakeholder mengundang pihak terdampak kebijakan uji coba gage, sebab ini bertujuan untuk kepentingan umum di tengah pandemi Covid-19.

“Dalam studi banding nantinya kami akan melihat mekanisme gage bagaimana, tanggalnya sendiri kami belum tentukan (studi banding). Lalu sosialisasi akan diberikan kepada pengusaha maupun masyarakat sekitar jalur gage,” bebernya.

Dikatakannya, tujuan berlakunya gage adalah pembatasan kegiatan atau mobilitas masyarakat. Karena saat ini, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Depok berada di level 3.

“Khususnya aglomerasi level 3, artinya dalam rangka pandemi untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Sampai sekarang, kepolisian sudah melakukan sejumlah persiapan guna mematangkan kebijakan uji coba gage ini. Pertama, menggelar survei bersama instansi terkait ke jalur-jalur di Kota Depok dan kedua, mengadakan rapat dengan dewan transportasi Depok.

Meski begitu, pihaknya masih terus mendalami panjang jalur pemberlakukan uji coba gage ini. Yang jelas, hulu nya berawal dari Fly Over UI dekat Pos Lalu Lintas (Polantas).

“Jadi memang kemarin sudah dilakukan pertemuannya, hasil dari pertemuan itu adalah jalur yang akan diterapkan uji coba gage yaitu Jalan Raya Margonda dan berlaku hanya untuk kendaraan roda empat. Ketika nanti diberlakukan genap ternyata ganjil dialihan ke Jalan Komjenpol M Jasin atau diputarbalikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Satlantas Polrestro Depok dalam memberlakukan uji coba ini, akan menggandeng sejumlah stakeholder seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dinas PUPR Kota Depok, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Rencananya kebijakan tersebut digelar pada masa akhir pekan atau weekend.

“Kami akan menggandeng stakeholder, terlebih BPTJ dalam memberikan rekomendasi karena jalan kelas nomer satu akan diberikan rekomendasi gage. Penerapannya apakah jumat ke sabtu atau sabtu ke minggu masih ingin pastikan,” tuturnya.

Bila nantinya kebijakan uji coba pembatasan berupa gage ini berhasil di Kota Depok. Pihaknya mencoba mengkaji Sistem Crowd Free Night (CFN) atau malam bebas kendaraan.

Sementara itu, Kepala Humas BPTJ, Budi Rahardjo menerangkan, gage secara penuh merupakan kewenangan pemerintah daerah. Terlebih, konteks kebijakan tersebut untuk pengendalian pergerakan PPKM.

“Jadi misalnya gage di Kota Depok itu sepenuhnya kewenangan Pemkot Depok seperti halnya gage di DKI Jakarta yang merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Kami mengoordinir gage yang di luar wilayah administratif pemerintah daerah,” terangnya.

Terpisah, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menegaskan, kepada Pemerintah Kota Depok, agar memberikan angkutan alternatif untuk masyarakat. Sebelum diberlakukan uji coba gage.

“Sebaiknya, diberikan juga angkutan alternatif, Supaya yang punya hak bermobilitas tidak kehilangan haknya,” katanya.

Meskipun rencananya kebijakan itu akan dilaksanakan pada akhir pekan saja. Diakuinya, Kota Depok perlu memperbaiki fasilitas kendaraan umum yang menjangkau masyarakat dari kawasan pemukiman hingga ke pusat kota.

“Kota Depok perlu segera membenahi transportasi umumnya. Setiap kawasan perumahan memiliki jaringan transportasi umum ke pusat kota, supaya warga tidak kehilangan haknya untuk berperjalanan di saat ada pembatasan kendaraan pribadi,” ucapnya.

Salah satu jenis transportasi umum yang dibutuhkan adalah bus transit. Kota Depok, lanjutnya, perlu melakukan studi banding kepada wilayah Bogor yang rencananya pada Oktober mendatang akan mengoperasikan Trans Pakuan.

“Transportasi umum di Depok buruk. Bikinlah seperti di Bogor, atau di Jakarta contohnya Trans Jakarta,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan gage berpotensi menimbulkan masyarakat memalsukan plat nomer kendaraan, sehingga mereka bisa melewati jalur tanpa adanya hambatan. Jika begitu, peraturan yang tepat adalah jalan berbayar.

“Ada kemungkinan pemalsuan plat nomor kendaraan. Pengalaman buruk di Jakarta terkait penerapan ganjil genap jangan terulang di Depok,” tandasnya. (daf/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah 

Editor : Fahmi Akbar