imigrasi depok
SINERGI PELAYANAN : Kepala Kantor Imigrasi Depok Fahrul Novry Razman (kiri) bersama Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Jawa Barat (tengah) serta Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho (kanan) usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Kantor Imigrasi Kota Depok. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Depok menjadi kantor Imigrasi pertama dalam menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ombudsman wilayah Jakarta Raya. Upaya ini dalam meningkatkan pelayanan masyarakat melalui aplikasi Si Aduin.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Depok, Fahrul Novry Azman menerangkan, penandatangan perjanjian sebagai peningkatan pelayanan dalam menghindari terjadinya maladministrasi seperti pungli percaloan di lingkungan kantor imigrasi.

“Ini untuk Imigrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui aplikasi Si Aduin. Aplikasi ini yang akan membuat kami berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, soal pelayanan sampai komplain,” terang Fahrul saat melangsungkan PKS bersama Ombudsman wilayah Jakarta Raya di Kantor Imigrasi.

Dilanjutkannya, penandatanganan PKS ini bentuk tindak lanjut dari kerjasama yang dibangun sejak Juli 2018 antar Direktorat Jendral Keimigrasian denfan Ombudsman RI.

Perjanjian tersebut yang menginisiasi Imigrasi Depok dalam membangub kerjasama dengan Ombudsman, sebingga pelayanan imigrasi melalui Si Aduin akan dipantau Ombudsman.

“Tentu pengawasan teraebut sebagai pengingat kita untuk memberikan standart pelayanan yang baik,” ungkap Fahrul.

Dilokasi yang sama, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan perjanjian kerjasama ini dapat melakukan perbaikan layanan publik untuk kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Depok.

“Kita apresiasi pelayanan di kantor Imigrasi Depok sudah ada perbaikan khususnya dalam penggunaan aplikasi Si Aduin dapat memantau pelayanan masyarakat maupun informasi aduan,” tegas Teguh.

Sesuai UU No. 14 Tahun 2018 tentang Pembebasan Informasi Publik, sistem informasi harus dibuat dengan sederahan dan interaksi yang aktif agar dapat menjadikan pembelajaran dalam meningkatkan pelayanan.

“Kita berharap Imigrasi Depok dapat mengejar pencapaian WBBM terlaksana secepat mungkin dengan memberikan pelayanan terbaik,” tandasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro