mengenal Tahura Depok
BANGUNAN LIAR : Sejumlah plang peringatan terpampang di beberapa bangunan yang ada di dalam lahan Tahura Pancoranmas. INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

Pada 2020, Pemerintah Kota Depok resmi membentuk sebuah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura), di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kehadiran UPT ini untuk menjaga kelestarian Tahura yang ada di Depok, utamanya Tahura Pancoranmas.

Laporan : Indra Abertnego Siregar

RADARDEPOK.COM, Menelusuri Jalan Lapangan Koni II, yang berada di sekitar kawan Tahura Pancoranmas, Radar Depok mendapati ada empat unit bangunan yang dibangun di dalam kawasan Tahura Pancoranmas.

Dari empat bangunan itu, tiga diantaranya merupakan rumah tinggal dengan ukuran cukup luas, dan satu buah bangunan dalam tahap pembangunan yang sudah terbengkalai. Bangunan itu masih berupa batu batako.

Di setiap halaman rumah yang ada di dalam kawasan Tahura Pancoranmas, terpampang tinggi sebuah papan pemberitahuan yang menyatakan lahan rumah itu adalah milik Tahura Pancoranmas. Bisa dikatakan, bangunan tersebut merupakan bangunan liar yang melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya karena menyerobot lahan cagar Alam.

Iya benar ada empat bangunan, tiga merupakan rumah tinggal, dan kita sudah melakukan mediasi dan teguran kepada penghuni rumah itu untuk segera meninggaalkan lokasi, karena itu milik Tahura. Tapi mereka kooperatif dan mengakui kesahalahannya,” ucap Kepala UPT Tahura, Lintang Yuniar Pratiwi, Selasa (21/9).

Keberadaan bangunan liar itu awalnya hanya sebuah pos jaga yang didirikan Kementerian Kehutanan sekitar tahun 70-an, untuk petugas yang menjaga Tahura Pancoranmas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan lemahnya pengawasan, petugas penjaga Tahura Pancoranmas membangun rumah di atas lahan tahura dan membawa serta anak istrinya.

Jadi yang tinggal sekarang itu sudah keturunan dari penjaga pos dulu. Tapi mereka masih minta waktu sebelum meninggalkan rumah tersebut. Kami juga gak bisa bertangan besi dalam melakukan penegakan hukum, yang pasti dalam waktu dekat rumah itu akan kami tertibkan dan mengembalikan fungsinya sepeti semula,” tuturnya.

Hingga saat ini, luas lahan Tahura Pancoranmas hanya 7,2 hektar berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahu 2014. Pemerintah Kota Depok tidak memiliki bukti apapun baik literasi, maupun jurnal yang valid terkait luas lahan Tahura Pancoranmas pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda.

Kita sih masih mencari data-data Tahura Pancoranmas ini, karena penasaran juga dengan sejarahnya. Tapi sampai sekarang belum ketemu,” ujarnya.

Kelestarian Tahura Pancoranmas ini bukan hanya terancam akibat ekspansi dan pembangunan liar yang dilakukan oknum masyarakat. Akan tetapi, Tahura juga terancam dengan kelakuan warga sekitar yang kerap membuang sampah ke dalam lahan Tahura, dan juga membakar sampah sembarangan di dalamnya.

Kami sudah kerap menyosialisasikan ke warga khususnya di wilayah selatan Tahura Pancoranmas agar tidak melakukan pembuangan sampah di dalam areal Tahura, sampai melibatkan RT/RW dan lurah setempat. Akan tetapi masih saja ada oknum yang bandel. Bahkan Tahura pernah mengalami kebakaran cukup besar akibat ulah oknum warga yang nongkrong di dalam Tahura dan membuang puntung rokok,” pungaksnya. (*)

Editor : Junior Williandro