pengusaha event
AUDIENSI: IPPEH Kota Depok bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok, Sri Utomo usai menggelar audiensi, Senin (6/9). FOTO: DAFFA SYAIFULLAH/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Akibat dampak dari adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Interaksi Pengusaha Produk Event dan Hiburan (IPPEH) Kota Depok melakukan audiensi bersama Pemerintah Kota Depok dalam menyampaikan aspirasi.

Ketua IPPEH Kota Depok, Taufiqurrahman mengatakan, audiensi yang dilaksanakan di Gedung Balaikota Depok membahas dampak yang dirasakan pemilik usaha event produksi dan musik hiburan. Mereka berharap, pemerintah memberikan solusi khususnya anggota IPPEH Kota Depok

“Semuanya sudah kami sampaikan, semoga ada jalan keluar dari Pemkot Depok dalam mengatasi dampak yang sudah dirasakan para pengusaha bidang produksi dan hiburan,” ujar Taufiqurrahman kepada Radar Depok, Senin (6/9).

Taufiq menyebut, sebagai wadah yang sudah terbentuk sejak setahun lalu, IPPEH Kota Depok memiliki anggota 257 owner usaha event dan hiburan. Yang kini kondisinya sudah ‘megap-megap’ dengan menjual tenda, barang-barang usaha, bahkan merumahkan para karyawan.

“257 itu baru ownernya saja, belum kru dan lain-lain. Jika ditambah kru dengan rata-rata 20 orang, bisa 1.000 orang yang berkecimpung di bisnis ini. Sejak adanya kondisi pembatasan kegiatan masyarakat, perekonomian kami terhambat,” bebernya.

Sementara itu, Penasehat IPPEH Kota Depok, Ristanto mengungkapkan, banyaknya keluh kesah para pengusaha khususnya yang termasuk ke dalam keanggotaan IPPEH Kota Depok, telah disampaikan melalui audiensi bersama Wakil Walikota Depok dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok, Sri Utomo. Kemudian mendatangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok agar legalitas dapat diakui pemerintah.

“Kami sudah menanyakan persyaratan apa saja agar IPPEH Kota Depok bisa terdaftar di Kesbangpol Kota Depok. Karena kami sudah resmi dan memiliki legalitas, dapat bekerjasama dengan Pemkot Depok serta instansi yang ada di wilayah Kota Depok,” katanya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Pemkot Depok, pihaknya akan menyelenggarakan kegiatan secara online. Hal ini lantaran sesuai Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) untuk hajatan pernikahan hanya dihadiri 20 orang atau undangan di dalam tenda dan bergantian menerapkan prokes secara ketat.

“Sudah disampaikan keluh kesah kami. Namun demikian Pemkot Depok akan tetap tunduk kepada pusat. Tadi sarannya kami diminta melakukan kegiatan secara online seperti streaming. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengarkan aspirasi kami agar bisa bergerak untuk mencari nafkah, karena kita pengusaha, pasti punya daya upaya untuk berkreasi, intinya kami meminta kelonggaran kebijakan,” tandasnya. (rd/daf)

 

Jurnalis: Daffa Syaifullah

Editor: M. Agung HR