M. Faizin PKB
Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin menyatakan partainya menolak pajak penyelenggaraan pendidikan. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK– Pemerintah berencana memperluas basis penerimaan pajak dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa layanan pendidikan. Karenanya, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok menolak rencana pemerintah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin saat dijumpai Radar Depok di Kantor DPC PKB Kota Depok, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Minggu (12/09).

Dia mengatakan, memberikan pajak pada jasa layanan pendidikan akan menurunkan tingkat kualitas pendidikan di Indonesia karena semakin mahalnya mendapatkan akses jasa layanan dari lembaga pendidikan. Hal ini,  sangat ditentang PKB

“Sekolah menjadi barang mewah dan menjauhkan anak-anak dari haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Faizin yang juga Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak anak yang tidak bisa sekolah karena biaya tinggi.

“Apalagi nanti setelah kena pajak, sekolah menjadi barang dagangan, dan korbannya adalah anak-anak Indonesia,” katanya.

Faizin menyebutkan pendidikan tidak sepatutnya dikomersialisasi. Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana anak bangsa bisa bersekolah dengan mudah dan dijamin negara.

“Bersekolah atau mendapatkan layanan pendidikan adalah hak seluruh anak Indonesia,” ucap Faizin.

Dia menegaskan, kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi pemerintah memberikan pajak biaya pendidikan. Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi tanggung-jawab pemerintah.

Sebab, PKB menilai, pendidikan yang dibiayai pemerintah masih belum bisa menghasilkan kualitas yang sesuai harapan masyarakat. Dari anggaran yang ada pemerintah baru bisa memberikan layanan pendidikan di sekolah negeri yang dinilai masih minimal.

“Pemerintah hanya mampu menyiapkan pembiayaan dengan minimal. Jadi yang gratis-gratis itu standar minimal,” pungkas Faizin. (cky)

 

Editor : Ricky Juliansyah