ILUSTRASI: Aktivitas para santri di Pondok Pesantren Darul Quran, Tangerang. FOTO : IMAM HUSEIN/JAWA POS

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI.  PPP menyambut positif Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pesantren. Hal ini dinilai dapat lebih mengoptimalkan peran pesantren terhadap pendidikan nasional.

Seperti yang disampaikan Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Lutfiyah, pihaknya bersyukur, perjuangan panjang Fraksi PPP sejak 2013 telah mengusulkan RUU Pendidikan Pesantren dan RUU Pendidikan Madrasah Diniyah untuk masuk Program Legislasi Nasional  (Prolegnas).

“Alhamdulillah melalui Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2019 resmi disahkan menjadi UU Pesantren yang telah diperjuangkan sejak awal dari F-PPP dan alhamdulillah perjuangan telah berhasil,” tutur Qonita Lutfiyah kepada Radar Depok, Selasa (14/09) malam.

Kemudian, lanjut Qonita, dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diteken pada 2 September 2021. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren diatur di pasal 4.

Pasal-pasal selanjutnya, kata Qonita, menjelaskan secara rinci mengenai sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren. Khusus untuk dana abadi pesantren diatur di Pasal 23, yakni Pasal 1  Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Pasal 2 Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, Pasal 3  Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan dan Pasal 4 Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.

“Kemudian pada Pasal 24 Mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bebernya.

Qonita pun bersyukur dengan adanya Undang-undang dan Perpres tersebut, pesantren merasa diayomi. Sebab, jika menilik ke belakang, dalam sejarahnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sehingga sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian terhadap pesantren.

Hal ini, sambung putri ulama karismatik K.H Syukron Mamun ini, dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi dan operasional pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia dengan adanya alokasi dana abadi pesantren di Tahun Anggaran 2022.

“Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dan menegaskan bahwa negara hadir untuk pesantren. Semoga pesantren dapat lebih optimal dengan adanya Undang-undang dan Perpres tersebut,” ucap Qonita.

Sebelumnya,  Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu, PPP mengusulkan adanya alokasi dana abadi pesantren. PP meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi pesantren di tahun anggaran 2022, yang berasal dari dana abadi pendidikan

“Saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas RUU APBN 2022 di Badan Anggaran. Karena itu kami mendorong dimasukkannya dana abadi pesantren pada 2022 yang diambil dari dana abadi pendidikan,” ujar Baidowi, Minggu (5/9).

Baidowi menegaskan dana abadi pesantren merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 49 ayat 1 dan 2.

Pasal 49 Ayat (1) menyebut pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

Dalam Pasal 49 Ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan mengenai dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden.

Baidowi mengatakan bahwa ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk penyediaan anggaran pesantren dan pembentukan dana abadi pesantren yang bersumber dari dana pendidikan.

“Undang-Undang Pesantren sudah disahkan sejak 2 tahun lalu. Namun, realisasi dana abadi pesantren belum terwujud. Kami mendorong agar pemerintah mewujudkan amanat UU Pesantren terkait dengan dana abadi pesantren,” ucapnya.

Baidowi menilai keberadaan dana abadi pesantren merupakan wujud kehadiran negara untuk menjaga keberlangsungan pesantren di Indonesia.

Terkait dengan besaran dana abadi pesantren, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan negara saat ini. (Antara/jpnn/cky)

 

Editor : Ricky Juliansyah