lpm kec limo
Koordinator FKA - LPM Kecamatan Limo, Risani Pattisahusiwa

RADARDEPOK.COM – Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap bangunan liar (Bangli) di sejajar Jalan Raya Limo, jadi biang keroknya. Tak heran bangunan Gereja dan rumah dinas pendeta di Jalan Benda RW7 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo ditengarai menjadi penyebab maraknya bangli di kawasan tersebut.

Koordinator Forum Komunikasi -Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FKA – LPM) Kecamatan Limo, Risani Pattisahusiwa mengatakan, pembiaran terhadap pelanggaran perizinan bangunan, membuat banyak pihak semakin leluasa mengoptimalkan eks lahan garapan dikawasan itu. Tak lain untuk mendirikan bangunan rumah tinggal dan tempat usaha.

Pihaknya sering kemukakan di media bahwa penegakan peraturan daerah (Perda) perizinan bangunan masih sangat lemah. Coba tengok disejajar Jalan Raya Limo mulai dari depan SMAN 6 hingga depan Kantor Kecamatan Limo. Terdapat puluhan bangunan liar yang dioptimal sebagai tempat usaha. Namun, tidak ditindak secara tegas, dan akhirnya muncul bangunan baru. “Kini jumlah bangli semakin banyak dikawasan tersebut,” ungkap Risani yang juga menjabat sebagai Koordinator Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Limo.

Maraknya bangunan liar di wilayah Kecamatan Limo tak hanya merendahkan kredibilitas aparatur penegak perda. Namun, lebih dari maraknya bangunan liar tanpa penindakan jelas jelas telah merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dari sisi retribusi perizinan.

“Sekarang logikanya jika bangunan bangunan itu ada izinnya, tentu retribusinya masuk ke kas daerah. Artinya ada pemasukan dari sektor perizinan. Namun, karena bangunan bodong maka retribisinya tidak masuk ke kas daerah dan kerap dimanfaatkan oleh oknum diwilayah,” ujarnya.

Saat disinggung soal bangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dijalan Benda RW7, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo yang juga diduga tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Risan meminta agar Satpol PP dan dinas terkait segera melakukan pengecekan terhadap perizinan dua bangunan permanen tersebut. Jika sudah jelas tidak ada IMB nya, harus dilakukan penindakan secara prosedural.

“Semua tanpa kecuali baik itu rumah tinggal, kios atau toko tak terkecuaki rumah ibadah semua harus memiliki IMB, karena sepengetahuan saya bapak walikota ogah hadir dalam peresmian atau peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah jika bangunan rumah ibadah itu belum mengantongi IMB. Tapi, sikap tegas walikota dijadikan contoh dan acuan oleh para aparatur dibawah,” pungkas Risani Pattisahusiwa. (tul/rd)

Jurnalis : Lutviatul Fauziah

Editor : Fahmi Akbar