sidang kasus cabul
SIDANG TERTUTUP : Kuasa Hukum korban pencabulan yang hador di Kantor Pengadilan Negeri protes akibat tidak berikan informasi jika sidang sudah mulai, dalam perkara pencabulan anak di bawah umur yang menyeret Bruder Panti Asuhan Khatolik di Kota Depok. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sidang dakwaan perkara pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan Terdakwa LLN alias Bruder Angelo di salah satu Panti Asuhan Khatolik, berjalan tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Rabu (22/9). Terdakwa diancam 15 tahun penjara atas perbuatannya.

Kuasa Hukum Korban, Ermelina Singereta menerangkan, hukuman harus semaksimal mungkin, sesuai dengan pasal dakwaan yang dijerat Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

“Perlu diketahui, 15 tahun adalah ancaman penjara maksimal dalam UU Perlindungan Anak. Itu yang kami harapkan,” tegasnya saat dikonfirmasi di kantor Pengadilan Negeri Depok.

Diketahui biarawan katolik tersebut, diduga mencabuli anak laki-laki di panti asuhannya, dengan ancama hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Adapun JPU yang menangani perkara tersebut AB Ramadhan.

Menurutnya, Terdakwa layak dihukum semaksimal mungkin karena tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukannya. Perbuatan Terdakwa, tidak hanya melukai fisik dan psikis anak yang jadi korban. Namun, turut mempengaruhi masa depan korban.

“Ini harus maksimal hukumannya, biar ada efek jera. Meski tidak akan sebanding dengan dampak yang dialami korban. Kalau hukumannnya tidak maksimal, tidak akan adil dibanding dengan apa yang diterima korban,” tuturnya.

Lebih jauh, dijelaskan, jika perkara ini bukan soal hukuman semata, melainkan harus menjadi preseden yang baik terhadap perlindungan anak di Indonesia.

“Ini harus dicegah, harus efektif pencegahannya, kasian anak menjadi korban. Jangan sampai terjadi hal yang sama pada anak,” ungkapnya.

Kuasa Hukum sempat mengendus ketidakterbukaan jalannya sidang ini, sebab sidang yang seharusnya berlangsung pukul 10:00 WIB, ternyata digelar secara diam-diam, tanpa kehadiran kuasa hukum yang telah hadir di PN Depok sejak jam sidang.

“Kami hanya diinfokan sama JPU melalui pesan whatsapp kalau sidang telah selesai. Ini aneh, tidak adil. Padahal kami telah hadir sesuai jadwal sidang,” katanya.

Ermelina menilai, pelaksanaan sidang diam-diam yang terjadi merupakan bentuk koordinasi yang tidak fair ditunjukkan oleh JPU. Padahal, JPU telah mengetahui jika kuasa hukum korban telah berada di kantor PN.

“Seharusnya kita (kuasa hukum dan JPU) saling dukung untuk kepentingan korban,” jelasnya yang didampingi rekan lainya.

Kekesalan senada juga disampaikan kuasa hukum korban yang lain, Judianto Simanjuntak. Dirinya lantang menuturkan jika telah menanyakan waktu sidang, tapi tidak mendapat jawaban.

“Ditanya sudah mulai apa belum, (Jaksa) bilang belum. Lalu ditanya jam berapa sidangnya, tidak ada informasi,” beber Judianto.

Sudah seharusnya, kata Judianto, Kuasa Hukum dapat menyaksikan secara langsung jalannya sidang. Hal ini justru menyatakan JPU tidak ada transparansi dalam perkara pencabulan anak dibawah umur.

Seperti diketahui, Angelo adalah Bruder atau biarawan dari Kongregasi Blessed Sacrament Missionaries of Charity (BSMC) yang berbasis di Filipina. Ia diduga melakukan tindak pencabulan di panti asuhan yang didirikannya di Kota Depok.

Terdakwa perna ditangkap polisi karena tindakannya terungkap pada 2019. Namun beberapa bulan kemudian, Angelo dibebaskan karena polisi tidak mendapat cukup bukti untuk meneruskan kasusnya ke Kejaksaan. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro