Sri Utami Fraksi PKS Zero Waste City
Ketua Fraksi PKS Kota Depok, Sri Utami. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – World Cleanup Day atau aksi bersih-bersih se-Dunia yang dimulai pada 12 hingga 24 September, dapat diwujudkan sebagai momentum untuk menuju Kota Depok Zero Waste City. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Sri Utami.

Sri menuturkan, dulu Kota Depok pernah mencanangkan Zero Waste City, tetapi di dalam implementasinya masih belum maksimal, masih terlihat sampah berserakan di jalan-jalan. Dengan kondisi TPA Cipayung yang menjadi alasan karena sudah overload, sehingga berharap dibuang ke TPA Nambo, Kabupaten Bogor.

“Saya mencermati ini ada yang kurang greget terjadi di lapangan atau wilayah. Saya seringkali sampaikan, pengentasan sampah ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pengurangan sampah secara serius dari hulunya ” terang Sri Utami.

Pengurangan sampah di hulunya ini harus tersistem. Selama ini misalnya hanya sosialisasi, kemudian mengharapkan dari bank sampah. Tetapi belum dirangkai dalam sebuah sistem yang terkoordinasi dan bisa dipastikan berjalan baik.

“Kita bisa mencontoh kesuksesan Depok didalam menanggulangi covid-19, dengan pendekatan kampung covid-19. Atau melibatkan TNI/Polri dengan menggunakan istilah Kampung Tangguh,” tuturnya.

Jadi, pengurangan sampah juga harus dimulai dari tingkat RT, RW, tapi tersistem dengan baik. Di covid-19 itu Depok punya sistem Picodep. Dan sampah juga harusnya bisa dengan pendekatan ini, karena ini kan masalah sehari2 jadi harus dibuatkan sistemnya yang lebih terkontrol.

Sri menegaskan, RT itu ada Dasa Wisma. Setiap sepuluh rumah itu diharapkan bisa mengurangi sampah organik. Apakah itu dengan menggunakan komposter sederhana di skala RT dijadikan pupuk, ataukah itu nanti diangkut ke UPS, tetapi ini semuanya harus tersistem.

Sementara penyelesaian sampah yang non-organik idengan bank sampah atau dengan pola sedekah sampah, namun tercatat dalam sistem. Sehingga bisa imendekati ideal. Yaitu 60 persen sampah organik ini bisa diolah ulang, berbasiskan skala kawasan.

“Kemudian 25 persen non organik diolah ulang. Bisa dilibatkan karang taruna, atau pihak ketiga yang dengan sukarela mau mengambilnya. Dan 15 persennya dibuang ke TPA. Sistem inilah yang perlu dirangkai, terkontrol dengan aplikasi berbasis IT dengan baik,” ucap Sri Utami.

“Begitu juga mekanisme pengangkutan residunya itu juga bisa terkontrol, masyarakat tidak kemudian patah semangat, karena sampah yang tercampur tetap diangkut oleh Pemda”.

“Sekalipun sudah disosialisasikan, jika tidak terpandu dengan sistem pada akhirnya tidak membentuk budaya bersih, bahkan kadang-kadang tidak bertanggung jawab dengan diletakan di tepi2 jalan,” tuturnya.

Sri berharap, momen WCD ini bisa dijadikan stimulan yang ke sekian kalinya untuk mewujudkan Kota Depok Zero Waste City.

“Kita sangat menginginkan program pengentasan sampah ini bisa berjalan dan benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Kita tidak melihat lagi di jalan sampah berceceran, tidak elok dilihatnya,” pungkasnya. (rd/gun/**)

 

Jurnalis/Editor: M. Agung