data paud
TERANGKAN: Kepala Disdik Kota Depok, Wijayanto saat membuka Sosialisasi Pemutakhiran data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan, di Lantai 10 Gedung Dibaleka II, Senin (25/10). DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok mengajak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan untuk melakukan sinkronisasi data. Tak lain, guna mempercepat dan meningkatkan kualitas data sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Wijayanto mengatakan akibat penginputan data sekolah yang tidak lengkap. Menyebabkan masih terdapat data lembaga PAUD dan pendidikan kesetaraan yang belum sinkron pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Wijayanto merinci berdasarkan data dalam Dapodik 2021, tercatat sebanyak 1.078 lembaga PAUD ada di Kota Depok. 14 lembaga diantaranya sudah tidak aktif, 888 lembaga telah sinkron datanya, dan yang belum sinkron datanya sebanyak 176 lembaga.

Untuk pendidikan kesetaraan, jumlah lembaga di Kota Depok sebanyak 65 lembaga. Terdiri dari lembaga yang sudah sinkron aplikasi Dapodik sebanyak 49 lembaga dan yang belum sinkron sebanyak 16 lembaga.

“Ini menjadi rapor kinerja sekolah akan ketepatan dan kerjasama tim dalam menyelesaikan input Dapodik. Sebagai upaya pemutakhiran data, kami menggelar sosialisasi dengan peserta operator Dapodik lembaga pendidikan tersebut,” ujarnya saat dikomfirmasi, Senin (25/10).

Mantan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) ini mengungkapkan, sosialisasi tersebut untuk meminimalisir kekeliruan penginputan data. Sehingga dapat menghasilkan data pokok pendidikan satu pintu terintegrasi dan dapat digunakan sebagai referensi seluruh pihak baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek), pemerintah daerah provinsi maupun kota, maupun pihak yang berkepentingan terkait.

“Aplikasi Dapodik ini juga terus mengalami perkembangan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Kemendikbudristek. Pertemuan ini menjadi salah satu wadah bagi lembaga yang memiliki permasalahan teknis terkait penggunaan aplikasi Dapodik,” bebernya.

Selain itu dirinya mengimbau kepada lembaga-lembaga yang sudah tidak aktif agar dapat mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Kota Depok. Supaya lembaga yang tercatat pada aplikasi besutan Kemendikbudristek ini dapat ditutup.

“Demikian juga bagi yang ingin mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) agar dapat mengajukan ke Dinas Pendidikan pada awal tahun. Proses sinkronisasi sampai akhir Desember 2021,” tuturnya.

Dapodik ini juga dipergunakan sebagai acuan Kemendikbudristek dalam pengambilan kebijakan dan program yang akan dicanangkan seperti program penyaluran dana BOS, BOP, DAK Fisik, atau PIP.

Kelengkapan data pada Dapodik harus di input sebelum tanggal 30 September diantaranya Data siswa seperti identitas siswa, Pembelajaran yaitu Guru A mengajar di kelas berapa, guru B mengajar di Kelas berapa, sarana prasarana, dan data Guru (Ijazah, Pengaktifan akun guru). Pada saat mengisi sarana prasarana, diharapkan Operator DAPODIK dapat menginput data sarana prasarana sekolah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Jika lembaga pendidikan tak menyegerakan sinkronisasi data melalui aplikasi Dapodik. Maka tidak akan menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) dari Kemendikbud.

“BOP ini sumbernya APBN, Besaran BOP yang diterima oleh PAUD berdasarkan jumlah peserta Didik yang memiliki NISN dengan besaran Rp 600.000 per siswa/tahun,” bebernya.

Besaran yang diterima oleh Kesetaraan berdasarkan jumlah peserta minimal 10 siswa per Paket dengan besaran Paket A sebesar Rp 1.300.000 per siswa/tahun, lalu Paket B sebesar Rp 1.500.000 per siswa/tahun, serta Paket C sebesar Rp 1.800.000 per siswa/ tahun,” ucapnya.

“Diharapkan kegiatan ini dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas data sekolah sehingga dapat berdampak pada pencapaian target kinerja Disdik Kota Depok yakni meningkatnya angka partisipasi PAUD 2021 sebesar 86,06 persen,” tandasnya

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti menuturkan, apresiasinya atas langkah yang dilakukan Disdik untuk melakukan pemutakhiran data PAUD dan pendidikan kesetaraan. Hal Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam menghadirkan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas.

“Secara filosofis khusus terkait pendidikan anak usia dini yg kita pahami bersama sebagai upaya formal membangun karakter anak di usia emas serta mengembangkan potensi-potensi dasar mereka,” katanya.

Di dalam Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2013 dalam Hak pendidikan dan waktu luang disebutkan bahwa setiap anak Kota Depok berhak untuk berpartisipasi dalam PAUD dan ditegaskan bahwa keluarga menjamin keberlangsungan PAUD bagi anak.

Demikian juga untuk pendidikan kesetaraan memiliki posisi strategis dalam menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah).

Kedua menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup. Selain itu melayani peserta didik (warga belajar) yang memerlukan pendidikan akademik dan keterampilan atau kecakapan hidup untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

“Kita pahami bersama pemutakhiran data ini berfungsi untuk menghimpun data terkait sarana prasarana sekolah, siswa, guru dan tendik. Selain juga juga menjadi dasar pemberian segala jenis tunjangan, seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus dan bentuk lainnya seperti dana BOS,” tandasnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro