Abdul Harris Bobihoe
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe. berbicara tentang kuota haji 2021 Indonesia yang ditutup Pemerintah Arab Saudi. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengapresiasi langkah Polri yang telah berhasil memberantas praktik pinjaman online (Pinjol) illegal. Namun, politikus Partai Gerindra ini meminta agar Pinjol Ilegal tersebut diberantas hingga akar-akarnya.

Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, Pinjol Ilegal berujung pada penipuan dan intimidasi terhadap pelangganya menjadi sorotan publik. Aparat kepolisian pun berhasil menangkap para pekerja pinjaman online yang meresahkan masyarakat tersebut.

“Alhamdulillah, Pinjol illegal terus diberantas jajaran Polri, tentu kita harus memberikan dukungan kepada jajaran Polri yang tegas memberantas praktik-praktik Pinjol illegal,” kata Abdul Harris Bobihoe kepada Radar Depok, Senin (18/10).
Menurut Harris Bobihoe, praktik Pinjol illegal sangat merugikan masyarakat, bahkan beberapa kasus ada nasabah yang tidak mampu membayar hingga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sehingga, praktik ini harus ditumpas hingga ke akar-akarnya.

“Pelaku Pinjol kerap menyusahkan masyarakat. Praktik ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi,” tegas Harris Bobihoe.
Harris Bobihoe menerangkan, maksud dari memberantas hingga akarnya adalah memberikan penindakan hukum sampai kepada pemilik atau pemodalnya. Dan, dia meminta agar penindakan tidak berhenti sampai ke operator atau pekerjanya.

“Harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya sampai operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka Pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru,” tuturnya.
Abdul Harris Bobihoe pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Ototiras JASA Keuangan  (OJK) menyetop sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital ini.
“Lewat momen ini, pemerintah juga harus menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menguhukum pelakunya lebih berat lagi. Sebab, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku Pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat,” pungkas Abdul Harris Bobihoe. (cky)

 

Editor/Jurnalis : Ricky Juliansyah