bnn
FOKUS: Kegiatan konsolidasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) bersama perwakilan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Depok, di Wisma Hijau, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kamis (7/10). ist

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Depok mengadakan konsolidasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) bersama perwakilan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Usai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diresmikan beberapa waktu lalu.

Kepala BNNK Depok, AKBP Rusli Lubis menjelaskan, sebagai upaya mempercepat terbentuknya Kotan di Depok, kegiatan konsolidasi ini digelar. Disamping itu pula, guna merancang kegiatan terkait P4GN.

konsolidasi dengan PD dilakukan untuk mengelaborasi semua stakeholder. Sehingga bersama-sama melaksanakan upaya P4GN, Terlebih, Peraturan Daerah (Perda) P4GN sudah diresmikan.

“Dengan adanya perda itu dapat memudahkan PD di tingkat kota, pihak kecamatan hingga kelurahan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan peredaran narkoba,” ujarnya kepada Radar Depok, Jumat (8/10).

Menurutnya, sebelum terbit dasar hukum mengenai P4GN, PD mengalami kesulitan. Tetapi, dengan adanya dasar hukum berupa perda maka memudahkan mereka untuk mendukung program BNNK.

“Kegiatan yang akan kami sinergikan yaitu Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) yang akan berjalan di tahun 2022,” bebernya.

Sementara itu, salah satu narasumber kegiatan konsolidasi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan, Pemerintah Kota Depok telah memiliki Perda terkait P4GN. Dengan demikian, akan ada program yang saling terkait dengan BNN Depok.

“Perda sudah disahkan kemarin Rabu (6/10) melalui rapat paripurna DPRD Depok, sekarang sedang proses penomoran,” jelasnya.

Sidik menerangkan, PD akan mendukung kegiatan P4GN, misalnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok meliputi penyebaran informasi terkait P4GN. Maupun pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) dari sisi pembinaan ekonomi dan pelatihan wirausaha.

Menurutnya, penyebab utama dari bisnis narkoba adalah tidak adanya pekerjaan. Jika masyarakat memiliki pekerjaan, tidak mungkin mereka akan melakukan bisnis haram tersebut.

“Kami berharap semoga Kota Depok semakin terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Semakin sehat untuk melanjutkan pembangunan Kota Depok,” tandasnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro