Program BPJamsostek
ILUSTRASI: Suasana kantor BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program Tabungan Hari Tua (THT), dan Pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyatakan, instansinya menghormati dan menerima putusan tersebut.

“Sebagai badan hukum publik, semua kegiatan operasional BPJamsostek tentunya berdasar pada regulasi, termasuk perubahannya, seperti putusan MK ini,” jelas Anggoro.

Selain itu lanjut Anggoro, sesuai Undang Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), serta regulasi pendukung lain seperti Perpres 109 tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 tahun 2021, pihaknya tetap fokus berupaya  memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh pekerja di luar kategori ASN dan TNI/Polri.

“Termasuk di antaranya Pegawai Swasta, BUMN, Pekerja Informal, Pekerja Migran, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi dan Pegawai Non ASN,” terang Anggoro.

Perlindungan Jamsostek yang dilaksanakan BPJamsostek tersebut terdiri atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan yang terakhir Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Anggoro menambahkan, salah satu upaya pihaknya dalam memperluas kepesertaan adalah terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya bahwa manfaat program Jamsostek sangat baik dan lengkap.

“Contoh manfaat tersebut di antaranya perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta JKK,  manfaat beasiswa hingga Rp174 Juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian sejumlah Rp42 juta pada program JKM, hingga  manfaat hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito bank pemerintah. Semua bentuk perlindungan itu dapat diraih dengan iuran yang sangat ringan,” jelas Anggoro.

Anggoro juga menekankan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan, yang telah menjangkau seluruh Indonesia melalui sebaran 325 kantor cabang, ditambah layanan online melalui website dan aplikasi JMO.

“Kami berharap dengan putusan MK ini, semua pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, agar pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja, dan sebagai warga negara indonesia,” harap Anggoro.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Depok Rizal Dariakusumah menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan akan meningkatkan kepesertaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

“Dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi ini, kami tetap fokus melaksanakan tugas, khususnya untuk meningkatkan kepesertaan di Kota Depok. Kemudian mengedukasi manfaat program BPJamsostek, serta memberikan pelayan terbaik kami untuk peserta BPJamsostek,” ungkap Rizal. (gun/**)