SALURKAN SERTIFIKAT : Pegawai Kantor Pertanahan BPN/ATR Kota Depok, sedang menyalurkan sertifikat PTSL tahn 2021 kepada warga Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. FOTO : INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Depok sudah berjalan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pada  tahun 2021 ini, pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan Kantor Pertanahan BPN/ATR Kota Depok,  sudah memasuki  tahun ke-5.

Kepala Kantor Pertanahan BPN/ATR Kota Depok, Ery Juliani Pasoreh mengatakan,  tahun ini pihaknya menargetkan penyaluran   PBT sebanyak 33.000 dan  SHAT sebanyak 40.000.

“Sebelum mengadakan pendaftaran PTSL bagi warga pemohon, kami selalu memberikan penyuluhan dengan menghadirkan lurah dan perangkat kelurahan setempat dengan didampingi pihak Kepolisian dan TNI dari unsur Binmas dan Babinsa,” kata Ery, Kamis (07/10).

Ery mengungkapkan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan sebagai wujud keterbukaan informasi untuk masyarakat dan transparansi mereka dalam menajalankan program PTSL di Depok. setelah sosialisasi selesai, barulah dimulai kegiatan pengukuran bidang tanah, pengumpulan data yuridis, pemeriksanan berkas, pengesahan sertifikat dan terakhir penerbitan sertifikat.

“Untuk biaya yang di bebankan kepada masyarakat pada kegiatan PTSL mengacu pada peraturan SKB 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 Tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang tertera pada kategori V yaitu senilai 150.000., pembiayaan di pergunakan untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai serta kegiatan operasional petugas kelurahan/desa,” bebernya.

Dia menambahkan, terkait pelaksanaan PTSL yang berjalan di Depok, banyak dinamika yang terjadi di lapangan dalam proses pembuatan sertifikatnya. Akan tetapi Ery memastikan pihaknya selalu melayani masyarakat secara profesional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dia mengakui, memang ada beberapa berkas PTSL yang sampai saat ini belum terbit. Hal ini lantaran faktor dari pemohon yang belum melengkapi setiap berkas yang dibutuhkan dalam membuat sertifikat PTSL, seperti misalnya kelengkapan alas hak atas tanah dan lain sebagainya.

“Pada dasarnya, jika semua berkas pemohon lengkap, hanya dalam waktu satu bulan sertifikat PTSL bisa langsung kami terbitkan. Sudah banyak contohnya, seperti yang terbaru di Kelurahan Pengasinan, Cipayung Jaya, dan Sukamaju Baru, hanya dalam waktu satu bulan lebih, sudah ratusan prodak PTSL yang kami serahkan kepada masyarakat, karena mereka melengkapi semua berkasnya,” ungkapnya.

Terkait biaya PTSL, Ery menyatakan jika biaya yang dibebankan negara hanya Rp 150 ribu saja, itu juga tidak langsung disetorkan masyarakat ke kantor pertanahan, akan tetapi disetorkan ke kelurahan masing – masing. Dengan demikian, dia memastikan tidak ada pegawai Kantor Pertanahan BPN/ATR Kota Depok yang melakukan pungutan liar.

“Pegawai kami tidak ada yang menerima uang langsung dari masyarakat. Kami hanya bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pembuatan PTSL,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tugas pihak eksekutif dan pihak legislatif yaitu DPRD, BPN dan Pemerintah Kota Depok yaitu,  bersama – sama mengawal pelaksanaan jalannya kegiatan PTSL agar sesuai dengan prosedur. Karena ini merupakan program strategis nasional, di samping program pendaftaran sertipikat tanah Pemeritah Kota, BUMN,  tanah Instansi Pemerintah, hingga pengadaan tanah di Kota Depok.

“Pengawasan pelaksanaan program PTSL ini wajib kita kawal bersama  agar berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Dalam masa pandemi yang terjadi hampir dua tahun, lanjut Ery, cukup memberi pengaruh besar pada adaptasi penggunaan internet bagi masyarakat. transformasi digital menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dielakkan lagi, sehingga Kantor Pertanahan BPN/ATR Kota Depok meluncurkan alternatif inovasi yang dinamai Depok Online Service (DOS). DOS merupakan layanan digital penambahan pelayanan strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pengadaan Tanah untuk mengurangi problematika khusus permasalahan tanah. Sehingga semua layanan akreditasi yang diberikan oleh Kantah Kota Depok bisa menjadi lebih mudah, praktis yang bisa dilakukan dengan dalam satu genggaman alat teknologi komunikasi melalui Handphone (HP), yakni service in the pocket, sekaligus untuk memudahkan masyarakat pemohon  supaya tak perlu lagi repot – repot datang ke kantor hanya untuk mendaftarkan atau permohonan terkait layanan pertanahan.

“Kami terus melakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan masyarakat, salah satunya DOS ini, yang sangat membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan pertanahan, khususnya di tengah pandemi ini yang mewajibkan kita untuk melakukan sosial distancing dan sebisa mungkin mengurangi kerumunan dalam satu tempat,” terangnya.

Dia menyebutkan, percepatan peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan BPN/ATR  Kota Depok berdasarkan data pertanggal 7 Sepetember 2021 dalam perkiraan jumlah 656.130 bidang tanah dengan rincian, bidang terdaftar 563.451 bidang,  bidang terpetakan 512.992 bidang, bidang belum terdaftar 92.679 bidang,  dan bidang yang belum terpetakan sebanyak 49.860 bidang.

Untuk jumlah pencapaian pelayanan pendaftaran pertanahan tahun 2021 meliputi, layanan pengecekan  elektronik sebanyak 29.241, layanan SKPT sebanyak 1.073, layanan hak tanggungan elektronik sebanyak 5.734,Roya elektronik sebanyak 3.631.

Lalu,   progres pengadaan tanah di tahun 2021 dengan target terealisasi sebagai berikut,  proyek Jalan Tol Depok – Antasari target seluas 113.2123 Ha dengan progresitas 63.47 %, proyek Jalan Tol Cinere – Jagorawi target seluas 135.8500 Ha dengan progresitas 87 %, proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung target seluas 1.4648 Ha dengan progresitas 100 % selesai. Sedangkan dari proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi tahap 1 target seluas 1.4648 Ha dengan progresitas 80 % selesai.

Sementara itu untuk realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) dari tahun 2017 hingga 2021 mencapai Rp 1,2 Triliun. dan Hak Tanah (HT) dari tahun 2017 hingga 2021 mencapai Rp 4 Triliun.

“Insya Allah kami akan terus berupaya semaksimal mungkin melakukan tugas kami untuk mengurus administrasi pertanahan dengan sebaik mungkin,” imbuhnya. (dra)

 

Editor : Ricky Juliansyah