mahasiswa ui demo
PROTES: Ratusan mahasiswa menggelar protes terhadap PP No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, di depan Gedung Rektorat UI, Selasa (12/10). FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI bersama dosen dan guru besar menggelar aksi demo di Gedung Rektorat, Selasa (12/10).  Aksi ini menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) No75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI), revisi dari PP No. 68 Tahun 2013 yang sebelumnya berlaku. Demo sebagai bentuk protes terhadap statuta tersebut.

Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra mengatakan, rangkaian aksi ini melibatkan ratusan mahasiswa dam keluarga UI yang merasa kecewa serta marah atas PP No.75 tahun 2021. Sebab, proses revisi PP tentang Statuta UI itu juga dinilai tidak benar, tidak jujur dan tidak transparan.

“Jadi kegiatan hari ini merupakan puncak protes kemarahan dari kawan-kawan mahasiswa, dosen, dan guru besar yang tidak setuju dengan Statuta UI yang baru. Karena mulai dari proses penyusunan hingga substansinya banyak catatan. Sekitar 400 orang yang hadir,” ujarnya kepada Radar Depok, Selasa (12/10).

Menurut Leon, sudah berbulan-bulan pihaknya melayangkan surat permohonan penjelasan terkait perubahan Statuta UI ini, namun tidak digubris oleh pihak rektorat. Terlebih, sampai aksi ini berlangsung, pihak Rektor maupun Ketua MWA tidak memberikan respon untuk bertemu dengan massa aksi.

“Sudah ada Wakil Rektor I yang ingin mengajak audiensi, tetapi kami menolak dan ingin ditemui oleh Rektor dan Ketua MWA untuk memberi komitmen agar statuta baru ini dicabut. Sejak Juli, Agustus, September, kami sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah, sudah mengirimkan surat permohonan penjelasan dan lainnya tapi tidak digubris,” bebernya.

Leon menyebut, poin-poin yang bermasalah diantaranya anggota partai politik diperbolehkan menjadi Majelis Wali Amanat (MWA) UI, sentralisasi kekuasaan Rektor yang sangat besar, dan rangkap jabatan Rektor UI. Lalu dalam Statuta UI yang baru, pasal mengenai kewajiban kampus untuk mengalokasiksn beasiswa atau bantuan biaya pendidikan minimal 20 persen ke seluruh mahasiswa dari jumlah seluruh mahasiswa turut dihapus.

“Sampai nanti kemudian statuta dicabut, kita akan terus melakukan aksi-aksi baik itu di rektorat atau pun gedung gedung kementerian seperti Kemendikbud,” terangnya.

Menurut sebuah keterangan resmi BEM UI, rangkap jabatan Rektor UI melanggar Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang berisi larangan bagi Rektor untuk merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara,  Margarito Kamis menilai,  demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan dosen, serta Guru Besar  UI tersebut sah dan wajar. “Demo itu kan wajar. Kita kan negara demokrasi,” kata Margarito kepada Harian Radar Depok, Selasa (12/10).

Ketika ditanya mengenai substansi demo tersebut, Margarito mengatakan wajar jika perubahan Statuta UI yang diatur  dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 mendapat penolakan dari instansinya sendiri. Karena ditemukan ada kejanggalan dalam isi statuta baru tersebut.

“Salah satu isi statutanya kan membolehkan rektor menjabat sebagai pejabat di BUMN atau BUMD, itu kan yang sempat jadi heboh dan menjadi berita nasional. Bahkan rektornya langsung mundur dari jabatan komisaris di salah satu BUMN,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, Pemerintah seharusnya mendengar penolakan dari Mahasiswa dan Dosen hingga Guru Besar yang ada di UI dengan adanya revisi Statuta UI yang baru. Menurutnya, aksi protes ini bukan dilakukan tanpa alasan, akan tetapi mereka menemukan suatu kecacatan dalam Statuta yang baru.

“Jangan salah, itu yag protes Mahasiswa, Dosen dan Guru Besar UI. Mereka pasti berfikir logis, mereka pasti menemukan sesuatu yang tidak baik, makanya timbul perlawanan dan gejolak,” bebernya.

Margarito menyarankan, agar pemerintah menuruti kemauan mereka dengan mengembalikan Statuta UI ke semula, untuk meredam gejolak dan perlawanan dari berbagai pihak khususnya di Internal UI sendiri.

“Itu kan ditolak, sedangkan Statuta atau PP yang sebelumnya tidak menimbulkan penolakan atau protes. Jadi menurut saya sudah jelas itu. kemablikan Statuta UI ke semula, kembalikan PP 68 Tahun 2013,” terangnya.

Dia menambahkan, perubahan PP Statuta UI ini sangat mungkin dilakukan Pemerintah, apalagi sudah berulang kali mendapat penolakan. Jika ingin mengembalikan suasana yang kondusif, PP tersebut harus dikembalikan lagi.

“Apasih yang gak bisa di rubah?, sudah lah gak usah dipaksain PP Nomor 75 Tahun 2021 ini. lakukan lagi revisi ke dua yang isinya sama persis seperti PP Nomor 68 Tahun 2013,” tutupnya.

Seperti diketahui, Rektor UI, Ari Kuncoro sempat menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama di salah satu pada bank milik BUMN pada akhir bulan Juni 2021 lalu. Tetapi, pada Jumat (2/7), Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, yang merupakan revisi dari PP No. 68 Tahun 2013.(daf/dra/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah, Indra Abertnego Siregar 

Editor : Fahmi Akbar