hamzah ketua komisi a
Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi ladang basah bagi para oknum. Kondisi ini menjadi sorotan serius Komisi A DPRD Kota Depok, karena tercatat ada 70 ribu PTSL yang telah diserahkan kepada pemilik.

“Jumlah itu sampai bulan September. Bayangkan saja ada pungutan liar (Pungli) di dalamnya, dan yang sudah menerima ada 70 ribu bidang,” jelas Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah kepada Radar Depok, Rabu (6/10).

Ia menjelaskan, dari seluruh laporan yang masuk dari masyarakat, pungli ini terjadi di seluruh kelurahan. Biasanya masyarakat yang dimintai biaya dengan nominal yang tidak seharusnya saat proses pengajuan.

Nominal pungli beragam. Mulai dari Rp500 ribu hingga Rp3 juta. Seharusnya biaya pengajuan untuk PTSL Rp150 ribu sesuai dengan kesepakatan antar pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Pemerintah Kota.

“Bahkan setelah PTSL jadi, warga dikenakan biaya lagi Rp100 ribu. Ini kan bahaya sekali. Seharusnya program itu untuk membantu masyarakat bukan justru menyiksa masyarakat dengan biaya pungli itu,” ungkapnya.

Banyaknya laporan serta databyang dikantongi, membuat Komisi A geram. Hamzah menuturkan telah memanggil Kepala BPN yang baru, namun tidak dapat hadir dengan berbagai alasan. Padahal pemanggilan secara lisa telah dilakukan beberapa kali, secara resmi juga telah dilakukan dengan mengirim surat resmi dari Komisi A.

Ia menduga, permainan ada di petugas PTSL yang ada di Kelurahan. Penunjukan petugas PTSL di Kelurahan dpegang secara langsung Kepala BPN, sehingga SK untuk petugas PTSL secara resmi ditunjuk Kepala instansi yang menaungi persoalan pertahanan tersebut.

“Petugas PTSL di kelurahan itu, bisa Lurah, LPM, atau lainnya. Sekarang sudah kita panggil Kepala BPN, kalau tidak bisa selesaikan kita akan lapor ke Omnibusman dengan mengajak masyarakat yang terkena praktek punglin itu,” kata Hamzah diruang Komisi A.

Sementara, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna menambahkan, praktek pungli harus segera ditangani karena sudah jelas menyusahkan masyarakat. Padahal program pusat ini sangat bagus dan harus didukung tanpa adanya permainan di dalamnya. Aturan pembiayaan sudah tertuang jelas di Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Harus duduk bareng, aparatur hukum harus bergerak soal ini, jangan diam. Pemerintah daerah juga harus ambil sikap, jangan dibiarkan berlarut ya, kasian masyarakat kita,” kata mantan Wakil Walikota Depok ini.

Akses manfaatnya adalah legalitas masyarakat untuk kepemilikan tanah. Maka upaya yang baik dilakukan Komisi A harus diberi dukungan penuh agar ada pembuktian, sehingga masyarakat tahu bahwa pungli di praktek PTSL ini nyata adanya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro