kutuk kemenpora
Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP), D Yusad Regar

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Torehan presrasi dari Tim beregu Piala Thomas Indonesia 2020 ada catatan penting yang diberikan Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) lantaran bendera Merah Putih tidak berkibar karena sanksi tegas yang diberikan World Anti Doping Agency (WADA).

Ketua Umum Mabes LMPP D Yusad Regar menegaskan, kejadian ini sangat disayangkan karena kebahagiaan menjadi duka setelah Sang Saka Merah Putih tidak berkibar karena kelalain Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) yang tidak menggunakan tenggat waktu menyelesaikan ancaman sanksi sejak September 2021 yang sebelumnya telah diingatkan WADA.

“Jelas kami mengutuk keras kelalaian tersebut, hingga berakibat fatal tidak berkibarnya bendera Merah Putih di podium Piala Thomas di Denmark,” tegasnya saat dikonfirmasi Radar Depok, Jumat (22/10).

Larangan pengibaran bendera Merah Putih ini terkait permasalahan dengan WADA, yang menyebut Indonesia tak patuh dalam program uji tes doping.

Yusad membeberkan, padahal 15 September lalu WADA mengirim surat pada LADI terkait ketidakpatuhan program uji doping. Namun, anehnya Indonesia tak bisa memenuhi Test Doping Plan (TDP) tahun 2020 dan juga belum memenuhi TDP untuk tahun 2021.

“Hal ini terbukti dari sejumlah negara yang dikirimi surat dan punya waktu 21 hari untuk memberikan klarifikasi. Indonesia tidak memberikan klarifikasi, sehingga WADA melayangkan surat ancaman sanksi pada 7 Oktober,” beber pria yang berdomisili di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ini.

Menurutnya, pelarangan Sang sangka Merah Putih berkibar untuk menyambut kemenangan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Perebutan juara Thomas Cup adalah penghinaan bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia.

“Sekali lagi LMPP seluruh Indonesia meminta Menpora mengundurkan diri dengan segera karena kelalaian ini tidak bisa dimaafkan sampai kapanpun,” terang Yusad.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memberikan klarifikasi beberapa waktu lalu, bahwa pihaknya baru mengetahui kasus ini pada 8 Oktober, sehingga telat memberikan klarifikasi ke WADA.

Kelalaian ini, disebutkannya karena ada perubahan kepengurusan pada LADI, sehingga menjadi salah satu alasan Indonesia telat memberikan klarifikasi. Bahkan, telah mengirim surat agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi.

“Kalau ke WADA kami sudah kirim surat. Jadi kita berusaha ini akan kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari kami bisa ada pembicaraan lebih lanjut,” tutupnya. (rd/arn)

 

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Pebri Mulya