ilustrasi sidang
ILUSTRASI : Suasana jalan sidang di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Kota Depok. Mantan Lurah Pancoranmas, Suganda dituntut denda Rp1 Juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mantan Lurah Pancoranmas, Suganda (54), dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok denda Rp1 juta. Ia menjadi terdakwa akibat melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) hingga masuk dalam perkara pidana singkat atau dalam perkara tindak pidana ringan (Tipiring), dengan Nomor Perkara 1/Pid.S/2021/PN Dpk.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Ahmad Fadil saat dikonfirmasi mengatakan, pekerjaan Suganda adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan dijerat dengan dakwaan Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Kedua, Pasal 212 KUHPidana atau Ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHPidana.

Dalam surat tuntutan, JPU Ardhi Haryoputranto menyatakan, Suganda telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“JPU, menuntut Terdakwa Suganda dengan pidana denda sebesar Rp1 juta subsidair satu bulan kurungan,” kata Fadil.

Terhadap barang bukti, Fadil menambahkan, diantaranya berupa tiga buah buku daftar hadir tamu berwarna pink, dua buah kartu undangan pernikahan saudari Syifa Tauziah dan saudara Arif Rahmat, satu buah Flashdisk isi rekaman video acara pernikahan Suganda.

Perkara Suganda dipimpin dengan Hakim Tunggal, yakni Andi Imran Makulau. Agenda putusan ditunda hingga Senin (18/10). 2021. “Semua barang bukti dikatakan JPU dalam Surat tuntutan dinyatakan, dirampas untuk dimusnahkan,” tambahnya.

Menurut surat tuntutan JPU disebutkan, perbuatan yang dilakukan Suganda berawal saat dirinya menjabat Lurah Pancoran Mas Kota Depok, mengadakan akad nikah lalu berlanjut dengan resepsi pernikahan putri Suganda, yakni Syifa Tauziah dengan Arif Rahmat pada Sabtu (3/7) sekira pukul 09:00 WIB hingga pukul 15:00 WIB yang bertempat di Jl. H. Syuair RT1/2, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas.

Lanjut Fadil, Terdakwa saat itu dalam melaksanakan kegiatan akad nikah dan resepsi pernikahan melaksanakan kegiatan makan di tempat dan disertai acara hiburan dengan menggunakan alat musik gambang kromong, diiringi nyanyian dan tamu undangan dalam melakukan kegiatan acara adat Nias secara bersama-sama.

Kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan dan keramaian sehingga bertentangan dengan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Kota Depok berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali dan Keputusan Walikota Depok Nomor 443/267/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.

Fadil menekankan, dalam surat tuntutan juga menyebutkan, bahwa Pemerintah Kota Depok melalui Satgas Covid telah mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 berdasarkan Siaran Pers Nomor B-02/506/SATGAS/2021, tanggal 2 Juli 2021.

“JPU menyatakan kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari Satgas Covdi Kota Depok untuk menggelar akad nikah dan resepsi pernikahan,” tutup Fadil. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro