walikota simulasi
MONITORING SIMULASI : Walikota Depok Mohammad Idris sedang melakukan monitoring pelaksanaan simulasi PTMT di SDN Bojongsari 1, Selasa (28/9). IST

RADARDEPOK.COM – Tak ingin gegabah dalam menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menerapkan dua fase dalam penanganan dan penetuan pelaksanaan PTM : masa transisi dan kebiasaan baru. Senin (4/10) sudah dijadwalkan Kota Depok bakal menggelar PTM terbatas. Kepastian ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan sekolah tatap muka Terbatas di masa pandemi Covid-19.

“Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di satuan pendidikan (sekolah) dilaksanakan melalui dua  fase yakni masa transisi dan masa kebiasaan baru,” kata Walikota Depok, Mohammad Idris.

Aturan itu yang tertuang dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 66 tahun 2021, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi Covid-19 itu ditandatangani Idris pada 20 September 2021.

Perbedaan kedua fase itu terletak pada penanganan dan penentuan pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas di sekolah. Untuk fase masa transisi, sekolah tatap muka terbatas dilakukan dengan memperhatikan zona/level penyebaran Covid-19 di Kota Depok.

“Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di masa kebiasaan baru dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok,” kata Idris.

Secara umum, prosedur pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas pada kedua fase itu sama. Hanya saja pada masa transisi kantin sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah ditiadakan.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wijayanto mengatakan, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas fase transisi akan dilakukan selama dua bulan sampai Desember 2021. Selanjutnya dievaluasi. “Bila kondisi lebih baik nanti naik  ke jenjang kebiasaan baru,” kata Wijayanto.

Dia mengatakan, dalam peraturan walikota itu juga dijelaskan, sekolah tatap muka terbatas dapat terhenti apabila terdapat temuan kasus Covid-19 di sekolah. “Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di satuan pendidikan berhenti selama tujuh hari jika ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di satuan pendidikan,” jelasnya.

Kasi Pendidik dan Tenaga Pendidik (PTK) Dinas Pendidikan Depok, Abdurrahman menjelaskan,  Pemerintah Kota Depok menaruh harapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) meski capaian vaksinasi pelajar masih 89 persen dan tenaga pendidik sebesar 93 persen baik SD maupun SMP.

“Pelajar sudah 89 persen dan tenaga pendidik 93 persen,” jelasnya kepada Radar Depok.

Dia memastikan, vaksinasi pelajar masih terus berjalan sampai seluruhnya menerima vaksinasi. Seperti, Sabtu (3/10) akan berlangsung vaksinasi pelajar di sekolah Al-Muhazirin dengan sasaran seribu lebih pelajar.

“Kami masih terus lakukan vaksin, terus di kejar, seperti vaksin dari Brimob, TNI, Dinkes, dan komponen lainnya untuk terus membantu pemerintah memperluas jangkauan vaksin,” terang Abdurrahman.

Dari 89 persen pelajar yang telah menerima, ada sekitar 9 ribu pelajar yang akan menerima vaksin dan akan berlangsung sampai tercapai, tidak terbatas dengan waktu PTMT.

“Jadi dari total pelajar yang belum terima, di dalamnya ada yang komorbit atau penyintas,  belum boleh sampai waktu ideal yang ditentukan,” paparnya.

Selanjutnya, Abdurrahman menyampaikan, untuk vaksinasi tenaga pendidik telah mencapai persentase yang maksimal, sekitar 93 persen. Sisanya yang belum menerima karena komorbit, tidak bisa menerima vaksin karena ada penyakit bawaan. “Bukan hanya komorbit ya. Ada juga yang tidak bisa karena hami dan menyusui,” tegasnya

Kepala Divisi Penanganan, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengatakan terkait siswa SMP yang belum menerima vaksinasi Covid-19, pihaknya akan terus melakukan percepatan sampai seluruhnya menerima.  “Hingga hari ini bahkan sudah hampir semua rata-rata sudah hampir 80 persen lebih murid. Saat ini Kota Depok masih di level 3,” ujarnya kepada Radar Depok, Jumat (1/9).

Dia menegaskan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri maupun di Peraturan Walikota Depok Nomer 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di Masa Pandemi Covid-19. Vaksinasi siswa maupun tenaga pendidik bukanlah syarat utama PTMT itu bisa terlaksana.

“Memang di dalam kementerian disarankan, bukan berarti vaksin itu syarat untuk dibuka atau tidaknya PTMT. Tetapi percepatan vaksinasi terus kita lakukan baik itu di tenaga pendidik dan muridnya yang usia 12 tahun,” bebernya.

Dikatakannya, pada saat PTMT dilaksanakan, pihaknya akan terus memantau jalannya proses belajar mengajar. Mulai dari datangnya siswa ke sekolah, sampai dengan mereka pulang ke rumah.

“Nanti satgas dari tingkat kota tetap akan memantau, kalau memang diperlukan tindakan swab antigen di sekolahan itu ya akan kita lakukan. Kita juga berikan kesempatan kepada orang tua siswa untuk memilih aoakah anaknya dizinkan untuk ikut PTMT atau tidak melalu surat pernyataan persetujuan orang tua siswa,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Depok, Umi Zakiati menerangkan saat ini pihaknya dibantu Diskominfo, dan Disdukcapil untuk memvalidasi data vaksinasi yang masuk di aplikasi pusat seperti Pcare dan KPC PEN. Karena ditemukan terjadi ketidaksamaan data.

“Karena kalau di KPC PEN, jumlah remaja yang sudah di vaksin persentasenya masih di bawah 50 persen. Sedangkan kalau kami konfirmasi ke Disdik, KCD Wilayah II Jawa Barat, dan Kemenag mereka mengklaim jumlah siswa yang dinaungi mereka hampir 80 persen (vaksinasi). Kita sedang analisa dan bersurat ke pusat agar data bisa fix,” ucapnya.

Menurutnya, menjelang PTMT Kota Depok, Dinkes memprioritaskan penerapan atau disiplin protokol kesehatan (prokes) dari sarana dan prasarana. Agar penyebaran Covid-19 bisa diantisipasi.

“Jadi sebenernya kalau mengikuti SKB Menteri itu tidak ada indikator wajib, siswa itu wajib divaksin. Kemarin saat rapat disampaikan Disdik tidak menjadi indikator boleh tidaknya PTMT. Artinya memang kita prioritas bukan vaksin tapi bagaimana disiplin dari prokes sarpras untuk menunjang hal tersebut, karena nanti covid bisa diantisipasi maksimal,” terangnya.

Berdasarkan SK Walikota Depok tentang Pelaksanaan PTMT, Dinkes akan melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 terkait data kondisi warga satuan pendidikan terdampak covid 19. Baik kasus suspek, kasusu probable, kasus konfirmasi atau kontak erat.

“Kemudian informasi tingkat risiko covid-19, dan informasi status pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan,” tandasnya. (daf/arn)

Jurnalis : Daffa Syaifullah, Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar