daftar haki
BANGGA : Swafoto usai pelaku IKM mengikuti kurasi, di Gedung Dekranasda Kota Depok. DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok akan memfasilitasi pembuatan sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk 60 Industri Kecil dan Menengah (IKM) di tahun 2021. Output yang diharapkan, merk atau brand IKM tidak bisa dijiplak oleh usaha lain.

Kepala Bidang Perindustrian, Disdagin Kota Depok, Martinho Vaz mengatakan, kepemilikan sertifikat HAKI sangat penting bagi pelaku usaha. Karena sertifikat tersebut berfungsi sebagai legalitas dalam mematenkan merek produk.

“Sertifikat HAKI ini untuk menjaga sekaligus mematenkan merek produk supaya tidak ada tindakan penjiplakan. Tahun ini ada 60 IKM terdiri dari fesyen, handicraft dan kuliner,” jelasnya.

Martin menyebut, para pelaku IKM harus melewati sejumlah tahapan untuk bisa mendapatkan sertifikat HAKI. Di antaranya, sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, hingga pendampingan yang dilakukan oleh disdagin.

“Mudah-mudahan program sertifikat HAKI ini berjalan lancar dan sesuai target yang ditetapkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Depok, Elly Farida menuturkan, upaya pemerintah dalam memfasilitasi sertifikat HAKi kepada 60 IKM tentunya menjadi pemicu semangat. Guna meningkatkan kualitas pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, khususnya pasca Covid-19. “Sebagai ketua Dekranasda saya menyambut baik atas upaya Disdagin,” tuturnya.

Terpisah, Pengamat Soroti UMKM Pengamat Ekonomi UI, Zakir Muhamad menerangkan HAKI bisa berupa hak atas merk atau brand, resep, indikasi geografis (ig). Dengan begitu, dapat memiliki kesan eksklusif, lebih bonafide, dan lainnya.

“Sebetulnya tergantung dari IKM-nya sendiri, merasa perlu atau nggak. Banyak manfaatnya jika mereka mendaftar untuk mendapat sertifikat HAKI,” ucapnya.

Menurutnya, keuntungan bagi pelaku IKM yang telah memiliki HAKI. Yaitu terlindungi dari pencurian atau pembajakan atas kekayaan intelektual yang dimiliki IKM.

“Jadi, kalau ada usaha lain yang memakai merk atau brand sama. IKM tersebut berhak menuntuk karena merk miliknya sudah terdaftar secara resmi,” tandasnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro