mahasiswa ui demo
PIKNIK : Puluhan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) saat melakukan aksi terhadap PP No75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, di depan Gedung Rektorat UI, Jumat (22/10). FOTO : DANA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Kemarahan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) sudah memuncak. Jumat (22/10), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI puluhan mahasiswa menggelar aksi kembali. Kali ini mereka piknik bersama di Gedung Rektorat. Lagi-lagi, tuntuntanya hanya ingin Peraturan Pemerintah (PP) No75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) dicabut.

Ketua BEM FISIP UI, Bayu Satria Utomo mengatakan, aksi lanjutan ini melibatkan 60 orang mahasiswa. Dengan piknik bersama pihaknya masih memiliki dua tuntutan yang harus di sampaikan kepada Rektor UI.

“Tuntutan kita juga masih dua. Satu, cabut statuta UI PP 75 tahun 2021 dan kedua libatkan seluruh civitas akademika UI, empat organ dalam revisi statuta UI,” ujarnya kepada Harian Radar Depok, Jumat (22/10).

Dia menjelaskan, sampai saat ini belum ada respon dari rektor untuk bertemu dengan massa aksi.  Seluruh BEM UI bersepakat tidak mau untuk melakukan audiensi kepada Wakil Rektor (Warek) I dikarenakan masih tidak mendapat kejelasan.

“Setelah aksi masaa kemarin, kami diminta audiensi dengan warek 1. Tapi kami dari ketua Bem se-UI sepakat tidak mau.  Karena tidak akan ada kejelasan.  Polanya pasti akan seperti ini yg ujungnya harus melapor kepada pimpinan,” jelasnya.

Bayu mengungkapkan, banyak yang disesali dari statuta ini salah satunya adalah tidak melibatkan mahasiswa dalam proses revisi PP tentang statuta UI. Dari hal formilnya saja sudah bermasalah. Dari penyusunannya itu bermasalah. Pertama, tidak melibatkan mahasiswa. Kedua, tidak melibatkan 4 organ. “Bahkan Dewan Guru Besar sudah walk out dari rapat revisi statuta,” ungkapnya.

Bayu menyebut, BEM UI pun juga sudah beberapa kali mengirim surat permintaan penjelasan kepada Rektor, Kementerian dan PPID UI, namun masih belum mendapat respon dari pihak terkait.

“PPID UI bilang kalau dokumen-dokumen menurut perkip disebutkan bahwa seminimalnya peraturan publik memiliki naskah akademik, masukan pihak, risalah rapat dan rancangan peraturan,” bebernya.

Sementara, transparasi yang sudah diminta tidak pernah diindahkan oleh PPID yang mana dari PPID UI dialihkan ke Kementrian Sekretariat Negara (Kemensetneg), sementara dari Kemensetneg dokumen tersebut berada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud).

“Seperti jadi main bola pingpong saja. Dari Kemendikbud mengakui kalau dokumennya ada di Kemendikbud. Tapi karena yang direvisi ini statuta UI, kami menuntut keterbukaan dari universitas ini sendiri,” katanya.

Menurut Bayu, pada saat mengajukan revisi statuta, ada dokumen internal di UI yang harusnya di buka, namun sampai saat ini pihak UI tidak sama sekali membuka dokumen tersebut. “Jadi mahasiswa curiga berkas yang harusnya ada, tidak ada. Proses yang harusnya transparan, tapi tidak transparan,” ucapnya.

Diketahui, ada beberapa masalah dari sisi substansi diantaranya, dihapusnya beasiswa sebanyak 20 persen dan over power kekuasaan pada rektor yang dapat mencabut gelar akademik dan memberi gelar kehormatan pada seseorang.

“Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang dari parpol diberi gelar serupa dari UI,” terangnya.

Pihaknya akan terus berjuang untuk melakukan aksi massa sampai statuta di cabut. Pihaknya juga akan melakukan aksi di Kemendikbud karena menurutnya Kemendikbud ikut bertanggung jawab soal stuta ini. Jika UI dan Kemendikbud tidak mengakomodir tuntutan dari massa, maka seluruh massa akan lakukan aksi ke Istana.

“120 profesor dan guru besar di UI juga sebetulnya sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi, tapi tidak ada tanggapan,” ungkapnya.

Bayu berharap, dalam 2 minggu ini statuta dapat dicabut. Karena pihaknya mendapat tenggat waktu atas tuntutannya. “Jadi kami akan eskalasikan aksi di UI, Kemendikbud dan Istana per 2 minggu,” tandasnya. (van/rd)

Jurnalis : Ivanna Yustiani

Editor : Fahmi Akbar