Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB/Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB/Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin.

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Khawatir dijadikan wahana kepentingan bisnis alat kesehatan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Faizin menolak aturan baru naik pesawat dari pemerintah di era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbaru sejak 19 Oktober.

Diketahui, syarat baru ini mewajibkan  penumpang pesawat udara menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR.

“Penolakan yang kami (Fraksi PKB) lakukan di provinsi dan kabupaten tegak lurus dengan DPR RI,” kata Faizin kepada Radar Depok, Senin (25/10).

Ia pun mengingatkan agar syarat baru tersebut jangan sampai dipersepsikan publik bahwa pemerintah berpihak pada kepentingan bisnis PCR yang tengah tumbuh saat ini.

“Kami tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini,” tutur Faizin.

Faizin yang juga Ketua DPC PKB Kota Depok ini mengungkapkan, sejalan dengan pemikiran Fraksi PKB DPR RI, kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru, seiring dengan penurunan kasus Covid-19 saat ini.

“Syarat PCR¬†ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid 2019 di Wilayah Jawa dan Bali,” paparnya.

Berdasarkan data dari Fraksi PKB DPR RI, industri penerbangan global, tak terkecuali di Indonesia, sejak kebijakan pembatasan di era pandemi Covid-19. Sebab, Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah terakhir.

“Nilai kerugian tersebut setara dengan sembilan tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global. Parahnya, banyak karyawan dari industri penerbangan dirumahkan,” tegasnya.

Seharusnya, Faizin kembali menegaskan, dengan penurunan kasus Covid-19 dapat menjadi momentum untuk membangkitkan industri penerbangan di Indonesia.

“Terlebih, pemerintah sudah menggencarkan vaksinasi, nah alangkah elok jika pemerintah lebih concern jalur ini (percepatan vaksinasi), ketimbang membuat syarat yang dikhawatirkan hanya menjadi bisnis alat kesehatan,” tegasnya lagi.

Dia pun mengaku prihatin ketika sejumlah calon penumpang gagal berangkat karena tidak mengetahui syarat PCR sebelum naik pesawat.

“Mereka yang memiliki kepentingan bisnis atau agenda penting jadi tertunda. Apalagi mereka yang sudah divaksin. Jangan sampai masyarakat beranggapan, PCR lebih penting ketimbang vaksinasi,” pungkas Faizin. (cky)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya