ui di demo mahasiswanya
SUARA DEMOKRASI : Ratusan Mahasiswa UI saat geruduk Kantor Rektorat UI, guna meminta pencabutan statuta yang dimuat dalam PP no 75 Tahun 2021. FOTO : DAFFA/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Permasalahan Statuta Universitas Indonesia (UI) terus memanas. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UI menyebut Rektorat UI sesat dalam berfikir. Alasannya, Rektorat berdalih bahwa statuta UI yang berlaku saat ini diperlukan untuk bertransformasi menjadi entrepreneurial university.

“Secara umum, entrepreneurial university merupakan format kampus yang bertujuan mencetak entrepreneur atau wirausaha,” ungkap Ketua BEM FISIP UI, Bayu Satria Utomo kepada Harian Radar Depok, Rabu (13/10).

Bayu melanjutkan, tujuan ini diusahakan dengan penggabungan antara pendidikan dan penelitian dengan kewirausahaan, teknologi, dan inovasi. Namun, bagaimana bisa sebuah statuta yang mengatur rektor bisa sembarangan mencabut status akademik seseorang. Dan bisa memberikan gelar kehormatan kepada seseorang tertentu dapat menjadikan UI sebagai entrepreneurial university. “Yang ada berarti di UI akan ada jual-beli jabatan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Bayu juga tak yakin kalau pihak rektorat mendengarkan masukan dari mahasiswa. Bila hal itu terjadi tidak mungkin mahasiswa sampai turun demonstrasi, ini karena pihak mahawasiswa belum diterima pihak rektorat.

Bahkan ditegaskan Bayu, bukan hanya mahasiswa yang melihat persoalan statuta yang berlaku saat ini. Melainkan, ada Guru besar, dosen, sampai alumni memperhatikan persoalan tersebut.

Rektorat juga menuntut mahasiswa untuk menyampaikan keberatannya secara tertib sesuai koridor. Diantaranya, melalui judicial review dan mengawal perumusan aturan turunan statuta.

Bayu menilai, judicial review tidak akan menyelesaikan masalah yang ada dalam statuta. Sebab sudah ada masalah sejak proses penysunannya. Jadi bagaimana bisa perbaikan dilakukan melalui peraturan turunannya. “Hanya ada satu cara, yaitu cabut statuta yang dimuat dalam PP no 75 Tahun 2021″ kata Bayu.

Diketahui sebelumnya, Aliansi BEM se-UI bersama dosen dan guru besar menggelar aksi demo di Gedung Rektorat menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) No75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, revisi dari PP No68 Tahun 2013.

Menanggapi aksi demostrasi ini, Direktur Kemahasiswaan UI, Badrul Munir menyatakan, pimpinan UI telah mendengar dan memahami masukan dari mahasiswa. Bahkan rektorat telah beberapa kali menggelar dialog secara daring maupun tatap muka. “Prinsipnya mahasiswa boleh sampaikan pendapat orisinalnya, tapi tetap harus sesuai koridor, tata cara yang ada. Dengan itikad yang baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Munir menuturkan, UI  yang sedang bertransformasi menuju entrepreneurial university. Sehingga dibutuhkan sinergitas antar rektorat dengan seluruh mahasiwa serta sivitas akademik. “Kita memang sedang menuju entrepreneurial university jadi harus saling mendukung biar berjalan secara maksimal,” pungkas Munir.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara,  Margarito Kamis menilai,  demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan dosen, serta Guru Besar  UI tersebut sah dan wajar. “Demo itu kan wajar. Kita kan negara demokrasi,” kata Margarito kepada Harian Radar Depok, Selasa (12/10).

Ketika ditanya mengenai substansi demo tersebut, Margarito mengatakan wajar jika perubahan Statuta UI yang diatur  dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 mendapat penolakan dari instansinya sendiri. Karena ditemukan ada kejanggalan dalam isi statuta baru tersebut.

“Salah satu isi statutanya kan membolehkan rektor menjabat sebagai pejabat di BUMN atau BUMD, itu kan yang sempat jadi heboh dan menjadi berita nasional. Bahkan rektornya langsung mundur dari jabatan komisaris di salah satu BUMN,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, Pemerintah seharusnya mendengar penolakan dari Mahasiswa dan Dosen hingga Guru Besar yang ada di UI dengan adanya revisi Statuta UI yang baru. Menurutnya, aksi protes ini bukan dilakukan tanpa alasan, akan tetapi mereka menemukan suatu kecacatan dalam Statuta yang baru.

“Jangan salah, itu yag protes Mahasiswa, Dosen dan Guru Besar UI. Mereka pasti berfikir logis, mereka pasti menemukan sesuatu yang tidak baik, makanya timbul perlawanan dan gejolak,” bebernya.

Margarito menyarankan, agar pemerintah menuruti kemauan mereka dengan mengembalikan Statuta UI ke semula, untuk meredam gejolak dan perlawanan dari berbagai pihak khususnya di Internal UI sendiri.

“Itu kan ditolak, sedangkan Statuta atau PP yang sebelumnya tidak menimbulkan penolakan atau protes. Jadi menurut saya sudah jelas itu. kemablikan Statuta UI ke semula, kembalikan PP 68 Tahun 2013,” terangnya.

Dia menambahkan, perubahan PP Statuta UI ini sangat mungkin dilakukan Pemerintah, apalagi sudah berulang kali mendapat penolakan. Jika ingin mengembalikan suasana yang kondusif, PP tersebut harus dikembalikan lagi.

“Apasih yang gak bisa di rubah?, sudah lah gak usah dipaksain PP Nomor 75 Tahun 2021 ini. lakukan lagi revisi ke dua yang isinya sama persis seperti PP Nomor 68 Tahun 2013,” tutupnya.(arn/dra/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar