Komisi C DPRD FPKS Sri Utami
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna, pada Rabu (8/10) dengan agenda penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Perda. Yaitu Perda Narkotika, dan Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Depok.

Selain itu sidang juga mendengarkan Fraksi-Fraksi atas rancangan Raperda APBD 2022, serta jawaban Walikota atas pandangan Fraksi tersebut.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami menyampaikan usulan yang dimasukan ke dalam pandangan fraksi, yaitu agar Pemkot Depok mengalokasikan APBD sebesar minimal 5 persen untuk pengadaan RTH. Hal ini untuk menyikapi alih fungsi lahan di Depok yang begitu cepat.

“Ini kan pertumbuhan penduduk di Depok sangat tinggi pertahunnya, sekitar 3,4 persen. Masyarakat otomatis membutuhkan rumah, sarana prasarana pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain yang membuat tingkat penggunaan lahan juga tinggi,” tutur Sri Utami.

Sementara itu, Kota Depok juga harus memastikan daya dukung lingkungan agar tetap terjaga, sehat, nyaman. Kebutuhan RTH 30 persen itu syarat kota yg baik dan sehat jadi harus ditunaikan.

Maka itu, Sri Utami mengusulkan agar APBD Kota Depok itu ada pematokan anggaran sesuai amanah Undang-Undang. Misalnya, terkait Pendidikan Nasional mensyaratkan 20 persen dari APBD, harus dialokasikan untuk sektor Pendidikan. Kemudian 10 persen dipatok dan alokasikan untuk kesehatan.

Sri menilai, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, juga mengamanahkan wilayah kota 30 persen itu harus ada Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Saat ini RTH publik dan privat kita sebesar 15,5 persen. Untuk meningkatkannya sangat sulit jika tidak ada pematokan anggaran khusus untuk membeli RTH, Pengalaman selama ini Pemda hanya membeli lahan untuk dibangun seperti beli lahan untuk sekolah, RSUD, posyandu dll. Sementara untuk RTH masih sangat minim. Memang ada pembelian untuk taman atau alun-alun, namun hutang RTH kita masih jauh dari ideal. Untuk itu saya usulkan agar lebih berani untuk mengalokasikan yaitu setiap tahunnya minimal 5 persen dari APBD. Sehingga setiap tahun Pemkot Depok membeli lahan yang tidak untuk dibangun,” tandasnya.

Kemudian dengan kebijakan ini diharapkan Depok punya hutan kota dan spot-spot terbuka Hijau yang tersebar di seluruh kota, khususnya wilayah yang padat penduduk. Depok tidak bisa hanya mengandalkan aturan KDB karena kurang efektif implementasinya di lapangan.

“Misalnya halaman rumah yang seharusnya untuk RTH pada akhirnya menjadi terbangun, seiring kebutuhan ruangan karena bertambahnya jumlah anggota keluarga,” pungkas Sri. (gun/**)

 

Reporter/Editor: M. Agung