eksekusi pn
EKSEKUSI : Tim Eksekusi Pengadilan Negeri Depok saat melakukan pengosongan bangunan dan lahan di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok sukses melaksanakan eksekusi lahan seluas 1.600 meter persegi dan bangunan rumah Belanda sekitar 300 meter persegi, Kamis (14/10). Jadi total 1.900 meter persegi.

Juru Sita PN Kota Depok, Kurnia Imam Risnandar mengatakan, eksekusi yang dilakukan pihaknya berdasarkan Penetapan Ketua PN Depok tertanggal 2 Mei 2018. Adapun objek eksekusi tersebut terletak di Jalan Dewi Sartika No.4 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, yang sebelumnya bernama Jalan Pasar Baru No.5 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas.

“Eksekusi ini berlangsung atas penetapan Ketua PN Depok Nomor : 8/Pen.Pdt/Eks Peng/2018/PN Dpk Jo. Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN Dpk Jo. Nomor : 260/Pdt/2016/ PT Bdg Jo. Nomor : 1200 K/PDT/2017 Jo. Nomor : 542 PK/Pdt/2019 Jo. Nomor : 225/Pdt.Plw/2018/PN Dpk Jo. Nomor : 537/PDT/2019/PT Bdg Jo. Nomor : 502 K/Pdt/2021,” terangnya saat ditemui di lokasi.

Pihaknya juga menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa pun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikan, menyerahkan tanah dan bangunan milik para penggugat.

“Pemohon eksekusi mengajukan surat permohonan kepada Ketua PN Depok dengan Nomor : Ref.No.252/SBI-1.12/V-20 tertanggal 5 Mei 2020 dari Para Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum Syamsul Bahri Ilyas dan Partners dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Loise Mario Virgo Nelwan, Eugene Anthonette Samuel, Leonard Martinus Johan Samuel,” kata Imam.

Selain itu, sambungnya, terhadap para termohon eksekusi juga telah dilakukan peneguran/aanmaning secara sah menurut hukum namun, sampai habisnya tenggang waktu teguran/Aanmaning, ternyata sampai saat ini para termohon eksekusi masih tetap tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut.

“Pada intinya Ketua PN Kota Depok mengabulkan permohonan pemohon. Memerintahkan kepada Panitera PN Kota Depok untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan mengembalikan pengosongan penyerahan terhadap lahan dan bangunan rumah tersebut kepada Pemohon Eksekusi,” katanya.

Sementara, Kabag Ops Polres Metro Depok, AKBP Ojo Ruslani menegaskan, pihaknya melakukan eksekusi berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Sehingga bagi siapapun jangan menghalangi proses ekseskusi.

“Kepada saudara semua, siapapun yang ada disini untuk tidak menghalangi proses eksekusi karena sudah berketetapan hukum,” terangnya.

Ojo menambahkan, bila ada yang keberatan dengan putusan pengadilan ini, agar dapat mengajukan upaya hukum, sehingga tidak menggagu proses eksekusi yang akan dilakukan.

Sementara, Kuasa Hukum Tergugat, Bambang Trisnanto menjelaskan, tanah ini menjadi bermasalah sejak tahun 2015, padahal tanah atas nama Ny E Samuel telah menjadi sertifikat sejak tahun 1986, namun baru digugat kepemilikannya.

Dirinya juga heran, padahal sesuai keputusan PN Depok yang dimenangkan penggugat adalah titik letter B sedangkan tanah yang dimiliki kliennya dari letter C yang kemudian telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya akan tempuh jalur hukum. Sebenarnya saya sudah daftar gugatan di PN Depok sebanyak 4 kali tapi selalu gagal. Nomor perkara tidak keluar,” tegasnya kepada Radar Depok.

Pihak tergugat yang saat eksekusi pengosongan barang mempersiapkan pasukan untuk mengahalau petugas, hasilnya percuma karena di bantu aparat hukum, Polres, Kodim, Satpol PP, serta pihak lainnya untuk menjaga kelancaran pengosongan tersebut. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro