sekolah adiwiyata
CEK : Verifikasi lapangan sekolah berbudaya lingkungan (Adiwiyata) Tingkat Provinsi Tahun 2021 ke SDN Leuwinanggung 2, Rabu (6/10).

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mewakili Kota Depok untuk maju dalam program Adiwiyata Tahun 2021, dua sekolah yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, mulai diverifikasi oleh tim penilai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat.

Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan, DLHK Kota Depok, Rollianjah Dalius mengatakan, kehadiran tim penilai Jawa Barat merupakan tindak lanjut dari ajuan DLHK Kota Depok. Dalam mengikuti program Adiwiyata 2021.

“Kemarin sudah dilakukan verifikasi lapangan, sebanyak dua sekolah yang disambangi antara lain SDN Leuwinanggung 2 dan SMP Ar Ridha As Salaam,” ujarnya kepada Radar Depok, Kamis (7/10).

Sebelumnya, terdapat sepuluh sekolah dari tingkat SD hingga SMP sederajat yang masuk ke dalam penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi tahun ini. Tetapi, akibat kurangnya persiapan, hanya dua sekolah saja yang betul-betul siap.

“Hanya dua sekolah yang siap, dikarenakan terkendala pademi. Seleksi ini cukup ketat, karena tidak hanya komitmen saja yang dibutuhkan, tapi kesiapan juga,” bebernya.

Menurutnya, keikutsertaan sekolah pada program tersebut bertujuan untuk mendidik karakter anak dan warga sekolah. Sehingga mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

“Kami terus melakukan pembinaan kepada dua sekolah tersebut untuk melanjutkan ke tahap Provinsi Jawa Barat. Kota Depok sendiri sebetulnya sudah menelurkan 100 lebih sekolah ke tingkat provinsi dan nasional,” tutupnya.

Dia mengaku optimis pada verifikasi tersebut lantaran berjalan dengan lancar. Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, pasti akan masuk ke Program Adiwiyata Tingkat Provinsi.

“Optimis, karena ini bukan lomba melainkan program. Sekedar informasi, sekolah bisa menyandang predikat Adiwiyata baik di tingkat Kota maupun nasional hingga utama hanya dalam kurun waktu 4 tahun,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Penaatan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Arif Budianto menyebutkan, terdapat beberapa komponen yang dinilai. Meliputi, dokumen Satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Laporan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), Evaluasi Mandiri Adiwiyata, dokumen Rencana Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).

“Selain itu, penilaian lainnya yaitu dokumen Pelaksanaan Gerakan PBLHS, dan dokumen Evaluasi Pelaksanaan Gerakan PBLHS. Selanjutnya, kita tunggu hasil panilaian ini,” tandasnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro