perda baru di depok
PERDA BARU : Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono bersama Ketua DPRD Depok Yusufsyah Putra didamlingi Wakil Ketua DPRD Depok H Tajudin Tabri usai menandatangi dua Perda baru saat Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (6/10). ist

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPRD Kota Depok bersama Pemerintah Kota Depok secara resmi menerbitkan dua Peraturan Daerah. Pertama soal pendidikan dan soal peredaran gelap narkotika. Hal ini disampaikan Ketua Pansus 3, H Afrizal, saat melangsungkan Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Rabu (6/10).

“Jadi dalam waktu dekat kita akan ada dua Perda baru, nanti akan diinformasikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Perda ini, terangnya, tujuannya jelas. Untuk kepentingan masyarakat Depok. Karena Perda tersebut, pertama soal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Keduanya soal fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Afrizal menyampaikan, latar belakang dalam Perda pendidikan, guna menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

“Jadi ini Perda perubahan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kota sehingga perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu rancangan perubahannya biar sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini. Dan sudah dibahas dan disepakati bersama,” ungkapnya.

Adapun hal secara umum yang dibahas dari isi Rancangan Perda tersebut, seperti mengenai pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pendidikan inklusif, satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, kerjasama satuan pendidikan atau lembaga pendidikan asing, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, peran serta masyarakat, pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Terkait Perda Narkotika, Afrizal membeberkan, jika acuan disepakatinya Perda ini, berangkat dari peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 3 huruf a Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. “Sehingga perlu dibuatkan aturan secara khusus dalam ruang lingkup Kota Depok yaitu berupa Perda Narkotika,” tegasnya.

Pasalnya, sesuai data yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok terhitung di tahun 2018 terdapat 120 orang, di tahun 2019 terdapat 115 orang. Sedangkan untuk pengungkapan kasus narkotika di tahun 2019 terdapat peningkatan menjadi 357 kasus, dan di tahun 2020 terdapat 80 kasus.

Berdasarkan data kasus kejahatan narkotika dari BNN dan Polres Kota Depok pada tahun 2017 terhitung 362 kasus, tahun 2018 sebanyak 344 kasus dan tahun 2019 sebanyak 357 kasus. Barang bukti yang tercatat sampai dengan tahun 2019 antara lain sabu 1329,55 gram, ganja 107.312,36, Estacy 109 butir dan Tembakau Gorilla 14,42 gram.

“Nanti didalamnya akan dirancang dengan isi, seperti mengenai kebijakan umum, pencegahan, antisipasi dini, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, penanganan, kerjasama, penghargaan, pembinaan dan pengawasan,pendanaan, dan monitorin serta evaluasi,” tandasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro