AKSI : Warga Perumahan Bumi Cimanggis Indah RW26 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos adakan aksi untuk meminta pertanggungjawaban atas Fasos Fasum di lingkungannya, Minggu (10/10). FOTO:ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM – Warga Perumahan Bumi Cimanggis Indah (BCI) RW26 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos meminta kejelasan status fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pemerintah Kota Depok.

Koordinator Forum Warga RW26, Eko Yunanto mengatakan, sampai saat ini pengurus lingkungan RW26 sebagai kepanjangan tangan dari warga belum mengetahui status tersebut sejak 1994.

“Kami telah melayangkan surat ke Pemkot dan beraudiensi dengan kepada Dinas Rumkin dan BKD di bidang Aset ditegaskan bahwa fasum dan fasos BCI belum diserahterimakan ke Pemerintah Depok,” ucapnya kepada Radar Depok, Minggu (10/10).

Dia menyebut, hanya sekitar 300 meter persegi yang sudah jelas legalitas surat serah terimanya dan itu berupa bangunan balai warga.

“Intinya, kami hingga saat ini kami tidak tahu mana saja fasum dan fasos yang sudah diserah terimakan. Ini kan menyangkut pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan,” ujarnya.

Pentingnya status penetapan fasum dan fasos bagi warga adalah terkait dengan pemeliharaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembang di Kota Depok.

Lebih lanjut, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018, apabila fasum dan fasos sudah diserahterimakan ke Pemkot Depok, maka sesuai Pasal 31 ayat (1) bahwa Pemerintah Kota dapat memanfaatkan PSU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) pemanfaatan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan kepemilikan. Lalu pada ayat (3) pasal 31 disebutkan “Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan, antara lain: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program pemerintah kota; dan d. persetujuan warga.

“Dasar peraturan tersebut menjadi pegangan warga dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan RW26. Pasalnya, sampai saat ini developer selaku pengembang di Perumahan BCI RW26 mengabaikan pemeliharaan lingkungan kami. Termasuk hilangnya beberapa blok, yaitu Blok Q dan R wilayah RT 1 dari revisi rencana induk atau rencana tapak (site plan),” jelasnya.

Sementara, Ketua RW26 Fajar Harguna menyebut, perubahan atau revisi site plan berdasarkan Perda tersebut, khususnya mengacu pada Pasal 31 ayat (3) butir (d) harus mendapatkan persetujuan warga.

“Untuk itu, kami meminta Pemkot Depok untuk secara transparan memberikan penjelasan atas status tersebut. Karena ini menyangkut status tanah atau rumah warga kami,” jelasnya.

Anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman yang hadir pada acara tersebut menjelaskan, kasus ini akan dibahas di DPRD dan bila perlu memanggil kepala dinas terkait untuk dimintai keterangan.

“Kami akan menampung aspirasi warga RW26, karena saya juga berasal dari dapil Tapos dan Cilodong yang tentunya mempunyai kewajiban untuk meneruskan aspirasi ini ke Pemkot Depok,” tandasnya.(rd/tul)

Jurnalis : Lutviatul Fauziah

Editor : Febrina