Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti
Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti.

RADARDEPOK.COM – Pasangan Suami Istri (Pasutri) semakin dimanja. Terbaru Kamis (7/10),  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melegal nikah siri mendapatkan Kartu Keluarga (KK). Tapi, ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi saat mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok.

Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti mengatakan, sesuai aturan yang ada untuk pasangan yang menikah siri memang saat ini sudah bisa membuat KK. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mengurus. Pengajuannya dapat  dilakukan di kelurahan  setempat  dengan  membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pasangan suami istri bermaterai. “Kalau ada surat dari ustad atau kyai yang menikahkan,” ucapnya kepada Harian Radar Depok, Kamis (7/10).

Selanjutnya, melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK dari keduanya, kemudian mengisi formulir dan bertemu dengan operator Disdukcapil yang ada di tiap kelurahan. Dia menyebut, hingga saat ini untuk di Kota Depok sendiri belum ada Pasutri yang menikah siri dan mengajukan untuk pembuatan KK.

Nantinya, bagi Pasutri yang menikah siri, status pernikahan dalam KK tersebut tertulis Kawin Belum Tercatat. “Kami tetap mendorong agar calon pengantin menikah secara resmi tercatat di negara, sebagai perlindungan dan hak  bagi anak-anak  yang dilahirkan dari  pernikahannya,” jelasnya.

Sementara, Ketua RW2 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Muhammad Mawi mengaku, baru mengetahui informasi dan menghawatirkan dengan diperbolehkannya hal ini. Mengingat, nantinya masyarakat bisa dengan mudah melakukan nikah siri. “Walaupun nikah siri sah secara agama, tetapi ditakutkan masyarakat bisa dengan seenaknya menikah secara siri karena bisa dengan mudahnya membuat KK,” tegasnya.

Kemendagri menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat KK. Pernyataan itu merespons pertanyaan yang beredar di publik soal hak pasangan nikah siri untuk memiliki KK.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, setiap penduduk Indonesia wajib terdata dalam KK. Oleh karena itu, Dukcapil Kemendagri memberi pelayanan bagi semua warga. “Semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam Kartu Keluarga. Bagi yang nikah siri, bisa dimasukkan dalam satu KK,” kata Zudan dalam keterangan video, Kamis (7/10).

Zudan menyampaikan, tidak melegitimasi pernikahan siri. Dukcapil Kemendagri hanya melayani pencatatan kependudukan bagi semua warga, termasuk pasangan nikah siri. Dia menjelaskan, pasangan nikah siri itu dicatat dalam satu KK selayaknya suami istri lainnya. Dukcapil akan memberi tanda khusus pada KK pasangan nikah siri.

“Kami hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Nanti di dalam Kartu Keluarga akan tertulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat,” ujarnya.

Zudan mengatakan, Dukcapil Kemendagri juga memberi syarat M tambahan bagi pasangan nikah siri. Pasangan itu diminta membawa surat pernyataan tentang pernikahan mereka. “Syaratnya apa? Membuat SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kebenaran pasangan suami istri, diketahui dua orang saksi,” tutur Zudan.

Di Indonesia, perkawinan diatur lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) undang-undang itu menyebut perkawinan dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, ada fenomena perkawinan tanpa pencatatan oleh negara. Fenomena itu dikenal dengan nama nikah siri atau nikah rahasia.(tul/rd)

Jurnalis : Lutviatul Fauziah 

Editor : Fahmi Akbar