pelayanan bpjs
PELAYANAN : Peserta BPJS Kesehatan Kota Depok saat melakukan pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Depok, di Jalan Boulevard GDC. Ada 21.170 Peserta PBI JK yang dinonaktifkan sesuai Keputusan Menteri Sosial. ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM – Warga Kota Depok yang masuk dalam penonaktifan harus sesegera mungkin melakukan reaktivasi.  BPJS Kesehatan Kota Depok mengumunkan ada 21. 170 peserta pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonkatifkan per Oktober 2021. Kepastian tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial nomor 92/HUK/2021.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok, Elisa Adam menjelaskan, penonaktifan sesuai Keputusan Menteri Sosial nomor 92/HUK/2021. Peserta tersebut adalah yang iurannya dibayarkan pemerintah pusat. Berdasarkan data Oktober 2021, sebanyak 21.170 peserta pada segmen PBI JK dinonaktifkan.

Ia menjelaskan, seluruh peserta yang dinonaktifkan merupakan peserta yang data kependudukannya tidak valid. Namun, bila peserta yang dinonaktifkan tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan. Maka, dapat dilakukan reaktivasi alias pengaktifan kembali.

Menurutnya, jangka waktu melakukan reaktivasi peserta ini dapat dilakukan hingga Maret 2022. Jangan lupa juga pastikan data peserta tersebut harus termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kementerian Sosial. “Sekarang peserta PBI JK di Depok 231.830. Jumlah ini setelah dilakukan penonaktifan ya,” ungkap Elisa.

Bagi peserta yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK sesuai dengan Permensos Nomor 21 Tahun 2019 ada empat langkah. Pertama, peserta menghubungi kantor BPJS Kesehatan Depok untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK. Kedua, Peserta melaporkan ke Dinas Sosial Kota Depok dengan membawa kartu JKN-KIS, E-KTP, dan Kartu Keluarga.

Selanjutnya tahap Ketiga, berdasarkan dokumen kependudukan Dinas Sosial selanjutnya menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Depok untuk permohonan pengaktifan kembali atau reaktivasi. Keempat, setelah reaktivasi peserta dapat kembali ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Rumah Sakit. “Ini sesuai PP nomor 76 tahun 2015 dan Permensos Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS,” tegas Elisa.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Depok, Turiman menjelaskan, setiap tahunnya terdapat verifikasi data ulang. Jika selama satu tahun kartu tersebut tidak dipakai, maka untuk verifikasi data belum tentu dapat berlaku kembali.

“Setiap tahun ada verifikasi ulang, tapi verifikasi data dapat kembali berlaku dan bisa juga tidak  berlaku lagi. Kalau dalam satu tahun itu tidak pernah di pergunakan sama sekali,” jelasnya.

Baik dipakai untuk berobat atau periksa kesehatan ke puskesmas. Jika kartu tersebut tidak akan berlaku lagi apabila tidak dipergunakan sama sekali dengan pertimbangan pemilik kartu sudah dianggap ada perbaikan ekonomi.

“Nantinya kartu tersebut akan di alihkan kepada warga yang lebih membutuhkan,” tandasnya. (arn/van/rd)

Jurnalis : Ivanna Yustiani, Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar