jaksa
PROSES RESTITUSI : Suasana saat proses Uang Restitusi diberikan kepada dua anak yang menjadi korban pelecehan seksua beberapa waktu lalu. Penyerahan uang tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Depok, Senin (29/11). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dua orang korban pelecehan seksual yang dilakukan Terpidana SPMM alias A, mendapat uang Restitusi senilai Rp 18.044.639, di Kantor Kejaksaan Negeri Depok, Senin (29/11).

Pemberian uang Restitusi dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Sri Kuncoro bersama Staf Kejaksaan Negeri Depok, serta Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo dan Penasehat Hukum dari dua korban bersama orang tua anak yang menjadi korban.

“Pemberian uang Restitusi ini memang masuk dalam tuntutan Jaksa. Ini sebagai pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap,” terang Sri.

Terpidana terbukti melakukan pencabulan dan dinyatakan melanggar Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ia menjelaskan, putusan pembayaran uang restitusi telah dikabulkan Hakim karena dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut permohonan restitusi yang besaran nominal restitusi berdasarkan perhitungan dari LPSK. “Jadi nominal tersebut atas perhitungan dari LPSK ya,” tambah Kajari.

Tak berhenti sampai disana, Sri juga membeberkan, adanya peningkatan perkara dengan korban anak dikota Depok pada beberapa bulan ini. Berdasarkan data pada tahun 2021 terdapat total 43 SPDP dengan korban anak, selanjutnya 22 SPDP telah dinyatakan lengkap dan dilakukan penuntutan.

Hal ini membuat Kajari, meminta seluruh pihak untuk bersama berupaya melakukan pencegahan tindak pidana dengan korban anak, agar tidak meningkat dan meluas kejadian ini.

“Setelah kita lihat melalui statistik ada kenaikan yang korbannya anak-anak. di Bidang Intelijen juga telah melakukan upaya penerangan sampai penyuluhan hukum,” bebernya.

Sementara, Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Depok yang telah memasukan permohonan pembayaran uang restitusi dalam tuntutan persidangan Terpidana Syahril Marbun.

“Uang Restitusi ini yang berhasil se-Jawa Barat baru di Kejari Depok ya, telah dimasukan dalam tuntutannya dan berhasil dieksekusi atasan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum,” kata Antonius.

Terkait restitusi ini, Antonius menyampaikan, perjuangan masih panjang sebab tingkat keberhasilan restitusi ini belum seperti yang diharapkan. Pihaknya mencatat dari 170 permohonan restitusi dari korban se Indonesia dengan perhitunfan sekitar Rp6,3 miliar, namun yang berhasil dikanulkan hanya empat putusan dari 170 pengajuan.

‘Ini diberikan tidak hanya perkara kejahatan seksual tapi juga terkait perkara TPPU, penganiayaan dan terorisme,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan, keberhasilan hari ini menjadi penyemangat bagi semua untuk meningkatkan keberhasilan yang akan datang. Hal ini agar dapat menjadi contoh, bukan masalah materi uang yang tapi lebih kepada pembelajaean kepada siapapun, terutama orang tua yang memili kasus seperti ini.

Dilokasi yang sama, selaku Kuasa Hukum Korban, Azas Tigor Nainggolan menambahkan, ini menjadi momen yang jarang sekali. Sehingga patut diapresiasi LPSK, Kejari Depok, hingga Polres Metro Depok yang telah bekerja sama menuntaskan kasus ini sampai pada restitusi.

“Wajib kita apresiasi, ini sangat jarang sekali terjadi. Restitusi itu mandat dari Undang Undang nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK,” tandas Azis di Kantor Kejaksaan Depok. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro