audiensi buruh disnaker
AUDIENSI: Pertemuan antara perwakilan buruh Depok dan Disnaker yang membahas tentang Upah Minimum Kota (UMK) Senin (29/11). IST

RADARDEPOK.COM – Audiensi buruh Kota Depok dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, terkait Upah Minimum Kota (UMK) tidak menemukan titik temu, Senin (29/11). Dua surat rekomendasi yang diterbitkan Pemkot Depok jadi pemicunya. Menariknya, malah buruh Depok yang membawa surat rekomendasi bernomor 560/674/Naker/XI/2021 tertanggal 23 November 2021, sendiri ke Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Intinya kami minta berita acara untuk surat rekomendasi tanggal 23  November 2021, dan hari ini (Kemarin) teman-teman bawa surat rekomendasi itu ke Provinsi Jabar,” ujar Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO) Kota Depok, Rudi Kurniawan kepada Harian Radar Depok, Senin (29/11).

Sebelumnya, diketahui beredarnya surat rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) yang ditandatangani Walikota Depok pada 25 November 2021, dengan angka 0,869 persen atau Rp37.717 dengan nomor 560/680/Naker/XI/2021. Tetapi, sebelum surat ini beredar. Adapula surat yang tersebar surat rekomendasi kenaikan UMK Depok sebesar 5,34 persen, surat itu bernomor 560/674/Naker/XI/2021 tertanggal 23 November 2021.

Rudi menyebut, pihaknya membawa surat rekomendasi tanggal 23 November 2021 terkait kenaikan UMK Depok sebesar 5,34 persen. Kemungkinan, para buruh tidak menggelar aksi pada 30 November 2021. “Kemungkinan kita tidak gelar aksi, fokusnya ke Bandung saja,” ucapnya.

Rudi mengungkapkan, rasa kecewanya kepada Walikota Depok serta Disnaker, karena tidak konsisten atas surat rekomendasi tersebut. “Buruh tetap kecewa dengan sikap dari Disnaker selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota (DPKO) dan sikap dari walikota, karena tidak konsisten dengan apa yang sudah di keluarkan dari surat rekomendasi,” tegasnya.

Menimpali hal ini, Kepala Disnaker Kota Depok, Mohammad Thamrin tak bergeming saat dikonfirmasi. Pesan singkat berupa pertanyaan via pesan singkat tak dibalas hanya dibaca. Begitu juga dengan ditelepon tidak mengangkat saat dikonfirmasi.

Sementara, ribuan buruh menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/11). Hal itu dilakukan menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan kenaikan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK 2022 sesuai dengan rekomendasi terakhir yang sudah disampaikan bupati-walikota.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto mengungkapkan, para buruh sangat kecewa akan keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan intruksi agar rekomendasi UMK 2022 dari bupati-walikota direvisi.

“Tadi pagi kami menerima informasi dari beberapa bupati yang menginfokan, katanya mereka disuruh merevisi rekomendasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan,” ungkap Roy Jinto, di lokasi.

Roy Jinto menjelaskan, beberapa daerah di Jawa Barat baik itu kabupaten atau kota memiliki besaran UMK yang beragam mulai dari 3-18 persen. Dari data yang diterimanya, rekomendasi kenaikan UMK tertinggi di Bandung Raya adalah Kabupaten Bandung (10 persen). Disusul Kota Cimahi (8,5 persen), Kabupaten Bandung Barat (7 persen) sementara Kota Bandung (3,12 persen). “Semua yang diserahkan (rekomendasi) kepada gubernur itu sudah matang dari walikota-bupatinya,” katanya.

Tadi malam juga melakukan zoom meeting dengan Gubernur, Kapolda dan lainnya, tidak ada Gubernur ngomong itu akan dikembalikan (rekomendasi UMK direvisi). “Tapi pagi-pagi kita terima info seperti tadi,” tambah Roy Jinto.

Roy mengatakan, aksi buruh menggelar aksi ini berasal dari Bandung Raya. Namun ada sebagian pula dari daerah lain seperti dari Karawang, Cianjur, Subang daerah Jabar lainnya. Mereka tergabung dalam sejumlah serikat seperti KASBI, K-SPSI, Gobsi, Peppsi, SPN, SB CSI (Serikat Buruh PT Chang Shin Indonesia), dan lainnya.

Untuk jumlah, Roy Jinto memperkirakan sebanyak 5.000 buruh dari K-SPSI yang hadir. Belum ribuan buruh dari serikat lain. “Ditargetkan ada sekitar 15-20 ribu buruh yang aksi hari ini dan besok,” ungkapnya.

Sementara itu, saat di lokasi, para buruh menggelar aksi, seorang orator di atas mobil komando bahkan menegaskan buruh-pekerja tak segan akan menjadikan Bandung Lautan Buruh jika tuntutan kenaikan UMK 2022 tidak dipenuhi Pemprov Jabar. Terkait tuntutan, secara garis besar ada empat tuntutan buruh dalam aksi kali ini, yakni: 1. Menolak penetapan UMK Tahun 2022 berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. 2. Meminta Gubernur Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Tahun 2022 sesuai dengan Rekomendasi atau Usulan yang terakhir Bupati/Walikota Se-Jawa Barat yang telah disampaikan Kepada Gubernur Jawa Barat. 3. Meminta Kepada Gubernur untuk menetapkan Upah di atas Upah Minimum Tahun 2022 atau menetapkan UMSK kembali. 4. Bahwa Kaum Buruh di Jawa Barat khususnya anggota K-SPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal penetapan UMK Tahun 2022 baik dengan cara Aksi Unjuk Rasa maupun Mogok Kerja pada Tanggal 29 dan 30 November 2021, yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (rb/van/rd)

Jurnalis : Ivanna Yustiani

Editor : Fahmi Akbar